Bawa Anak Di Kampanye Politik Bisa Dipidana

Surabaya (infosurabaya.id) – Pemilu sejatinya bukan semata instrumen mengawal demokrasi, namun proses yang terjadi dari pemilu ke pemilu menampakkan cermin budaya politik.

Tampaknya, meski regulasi telah melarang anak disalahgunakan dalam kegiatan politik, pelibatan anak usia di bawah 17 tahun masih saja terjadi dengan berbagai pola dan bentuknya.

“Anak dilibatkan untuk bagi-bagi alat kampanye, jurkam, bahkan ujaran kebencian terhadap calon lain, masih saja terjadi,” kata Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susanto.

Bahkan di sebagian masyarakat, lanjut Susanto, membawa anak ke ajang kampanye dianggap sebagai hal biasa dan tradisi yang tak terkoreksi. Padahal, UU No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa anak berhak memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik.

Di sisi lain, UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 280 dinyatakan bahwa pelaksana dan/atau tim kampanye pemilu dilarang mengikut sertakan, warga negara indonesia yang tidak memiliki hak memilih. Dengan demikian, mengikutsertakan anak usia di bawah 17 tahun merupakan pelanggaran pemilu. “Selanjutnya dalam Peraturan KPU No 28 Tahun 2018, Pasal 69 juga mengatur larangan melibatkan warga negara Indonesia yang tak memiliki hak memilih,” ujar Susanto.

Baca Juga  Yatim Piatu Eks Lokalisasi Kini Punya Orang Tua Asuh

Dia menegaskan, baik UU Perlindungan Anak maupun UU Pemilu tentu bersifat mengikat. Meski UU Perlindungan Anak tak mengatur pidana bagi pelaku, namun UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Pasal 493 secara tegas bahwa setiap pelaksana dan atau tim kampanye pemilu yang melanggar larangan pasal 280 ayat 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000.

Baca Juga  Perbaiki Gugatan, Prabowo-Sandi Klaim Menang 52 Persen

“Dengan demikian, jika anak usia di bawah 17 tahun dilibatkan dalam kegiatan kampanye, pelaku pelibatan anak dapat pidana. Karena anak usia tersebut belum memenuhi usia pemilih pemula,” ujarnya.

Mengingat kerentanan anak dilibatkan dalam kegiatan kampanye cukup tinggi maka, Susanto mengatakan, KPAI meminta KPU dan Bawaslu komitmen mengawal aturan tersebut. Hal ini semata-mata agar anak tumbuh kembang dengan baik.

Khusus merespon kegiatan Rejni 212, tim KPAI telah memantau ke titik lokasi, sejumlah catatan sudah disampaikan ke publik. Dalam kegiatan tersebut, terdapat anak yang terpisah dangan orang tua bahkan kelelahan. “Mengingat kegiatan aksi 212 tersebut, ada ajakan pilih capres dg kriteria tertentu. Tentu, Bawaslu perlu mendalami terkait hal ini,” kata Susano.wah/wbw

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here