Tak Lama Lagi, Merokok Sembarangan Di Surabaya Kena Denda 250 Ribu

Surabaya (infosurabaya.id) – Setelah ditolak tahun lalu, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) kembali dibahas di DPRD Kota Surabaya. Komisi D sebagai Pansus Raperda KTR bersama Dinas Kesehatan dan juga Satpol PP Kota Surabaya membahas raperda tersebut untuk dilakukan revisi.

Dalam pembahasan tersebut, masih terjadi pro-kontra anggota Pansus, Khususnya karena berbagai faktor yang mengancam pada gagalnya rencana penerapan revisi Perda KTR di wilayah Surabaya.

Ketua Pansus Raperda KTR, Junaedi, menyampaikan penerapan Raperda KTRselama ini, belum berjalan efektif. Saat ini masih banyak perokok yang tak mematuhi aturan ini. Padahal juga sudah banyak peringatan untuk tidak boleh merokok.

Bahkan dari pantauan komisi, ruang rokok yang telah disediakan di kawasan bebas asap rokok dan instansi perkantoran serta fasilitas umum, para perokok tak pernah memanfaatkannya.

“Kita tahu ruang yang ada sebagai tempat merokok tidak difungsikan. Dan di lokasi lain meski sudah ada papan pengumuman dilarang merokok. Tapi tetap saja dilanggar,” ucap Junaedi.

Baca Juga  Wali Kota Risma Paparkan Kondisi Pendidikan Di Surabaya Ke Rusia

Untuk menertibkannya, lanjut Junaedi, tim Pansus berencana menerapkan sanksi denda dan membentuk tim pemantau guna mengawasi para perokok yang melanggar aturan.

Denda tersebut sudah sempat dibahas di rapat tersebut. Dengan harapan denda ini bisa menjadi alat untuk membuat masyarakat taat aturan.

“Dendanya tadi diusulkan oleh Pemkot sebesar Rp 250 ribu. Tapi itu masih akan dibahas lebih detail, apa latar belakangnya,” imbuh Junaedi.

Soal penyediaan ruang rokok di tempat-tempat umum dan perkantoran, hal itu tidak menjadi pokok pembahasan. Pansus hanya memfokuskan soal bagaimana teknis penertibannya.

“Ini masih dilakukan pembahasan dengan SKPD terkait, dan untuk saat ini tidak ada pembahasan soal lokasi untuk merokok, ini masih kita dalami,” katanya.

Junaedi menambahkan, saat ini dirinya masih ingin mendapatkan data soal dampak rokok terhadap kesehatan. Juga terakit tinjauan akademis soal tujuan PerdaKTR, dan data hasil Perda KTR yang telah diberlakukan.

Baca Juga  Iklim Investasi Di Surabaya Terus Tumbuh

Sementara itu, ditempat yang sama, anggota Pansus, Agustin Poliana menyampaikan keberatannya atas revisi Perda KTR.

“Kalau ingin memberlakukan Perda KTR, harusnya pemerintah daerah dan pusat sudah tidak lagi memerlukan dana yang bersumber dari cukai rokok. Artinya, perda ini kontra-produktif dengan fakta yang terjadi di lapangan,” kata Ketua Komisi D ini yang akrab di sapa Titin.

Politisi asal Fraksi PDIP ini juga meminta kepada semua pihak terutama pemerintah untuk lebih realistis dalam membuat aturan. Jangan sampai aturan dibuat tetapi akhirnya hanya menjadi macan kertas.

“Sebelum menerapkan soal aturan ini, seharusnya pihak pembuat dan pelaksana Perda bisa memberikan contoh yang baik, dengan tidak merokok di sembarang tempat,” pungkas Agustin.dya/wbw

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here