3,4 Triliun Dianggarkan Untuk Tambahan Gaji Para PNS Jatim

Surabaya (infosurabaya.id) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan dana Rp 3,4 triliun untuk program renumerasi yang dimulai tahun 2019. Renumerasi ini dalam rangka meningkatkan kinerja birokrasi.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim Anom Surahno mengatakan di Indonesia baru empat provinsi yang menerapkan sistem renumerasi bagi pegawainya, yakni Jatim, Jateng, Jabar, dan DKI Jakarta.

“Renumerasi ini untuk seluruh PNS dan non-PNS di bawah lingkup Pemprov Jatim,” kata Anom.

Ada 83.156 pegawai di Pemprov Jatim yang akan mendapatkan renumerasi. Menurut Anom, ada sejumlah indikator penilaian yang dipakai untuk mendapatkan tambahan penghasilan.

Untuk PNS, renumerasi berdasarkan kelas jabatan. Sedangkan yang non-PNS berdasarkan penilaian kinerja. Indikator lainnya adalah masalah disiplin jam kerja dalam setahun harus memenuhi 1.250 jam.

Baca Juga  Wapres JK Ingatkan Peluang Jadi PNS Kecil

“Jadi bisa saja, eselon sama tapi take home payberbeda,” ungkap Anom.

Dia menjelaskan akan ada sebuah aplikasi khusus untuk penilaian kinerja birokrat. Nantinya tiap pegawai diwajibkan memasukkan data capaian hasil kerja tiap harinya di aplikasi itu. Yang bertanggung jawab atas penilaian itu, kata Anom, adalah atasannya langsung. Verifikasi penilaiannya pun berjenjang.

“Untuk menekan subyektivitas atasan, makanya pakai aplikasi dan ada penilaian berjenjang. Kalau dirasa ada penilaian yang kurang pas bisa dikoreksi lagi,” katanya.

Anom menambahkan program renumerasi ini untuk melaksanakan permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan renumerasi diharapkan bisa menekan terjadinya korupsi.

Menurut Anom, proses penghitungan renumerasi cukup sulit. Dia menyebutkan Jabar sudah menerapkan lima tahun renumerasi sedangkan DKI Jakarta sudah menerapkan renumerasi selama empat tahun. Namun hingga kini program tersebut terus dievaluasi.

Baca Juga  Hasil Tes CPNS KemenkumHAM

“Memang penghitungannya cukup sulit, tapi kalau selalu menunggu sampai sempurna ya tidak akan jalan,” katanya.

Dia mengatakan Pemprov Jatim baru tahun ini menerapkan renumerasi sembari melakukan perbaikan-perbaikan dalam penentuan besarnya renumerasinya.

Sementara itu, Kabid Perencanaan dan Pengadaan BKD Jatim Hasyim Asy’ari mengatakan ada 83.156 pegawai, sekitar 50 ribuan diantaranya PNS, dan sisanya non PNS. Dengan sistem renumerasi diharapkan bisa memunculkan kultur baru di kalangan birokrat. Yaitu berkompetisi dalam hal kinerja. “Jadi yang berkeringat dan tidak berkeringat tentu berbeda penghasilannya,” pungkasnya.wbw

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here