Urus Pajak Di Surabaya Kini Lebih Mudah

Surabaya (infosurabaya.id) – Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Pemerintah Kota (BPKPD) Surabaya, meluncurkan sistem e-SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang elektronik).

Sesuai namanya, e-SPPT bisa diakses secara online melalui laman ini.

Sistem yang baru diterapkan tahun 2019 ini, menurut Yusron Sumarton, Kepala BPKPD Pemkot Surabaya memudahkan masyarakat sekaligus Pemerintah Kota (Pemkot) dalam administrasi pajak.

“Selama ini kami punya kewajiban untuk menyampaikan SPPT pajak bumi dan bangunan. SPPT secara fisik sudah kami edarkan kepada seluruh wajib pajak se Surabaya lewat kelurahan, RW dan RT. Proses penyampaian SPPT ini ternyata masih ada keluhan, tidak sampai kepada masyarakat,” terang Yusron.

Kendala bermacam, SPPT tak bisa sampai kepada masyarakat karena terkadang mereka sedang tidak di rumah saat petugas mengantar. Sehingga dibawa kembali ke kelurahan atau UPT BPKPD terdekat.

Baca Juga  Aset Pemkot Surabaya Dirusak Orang Tak Dikenal

“Selain itu, selama ini banyak yang minta surat keterangan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak), salinan SPPT. Mereka harus bersurat kepada kami, sementara proses surat menyurat itu bisa sampai dua hari baru terpenuhi,” jelas Yusron sehingga membuat inovasi e-SPPT.

Untuk itu, mulai tahun ini masyarakat Surabaya tidak perlu menunggu lama SPPT fisik yang biasa diantar kelurahan, RT, dan RW.

Melainkan bisa mengecek secara langsung SPPT awal tahun di laman resmi BPKD.

Untuk bisa mengakses e-SPPT pertama diperlukan NIK sesuai KTP yang terdata di Surabaya. Kemudian masukkan NOP (nomor objek pajak) dan submit. e-SPPT yang muncul bisa langsung dicetak dan disimpan dalam format PDF.

SPPT berisi informasi letak objek pajak, nama dan alamat wajib pajak, objek pajak, luas permeter persegi, kelas objek pajak, NJOP per meter dan total NJOP. Dalam SPPT juga bisa diketahui PBB terhutang yang harus dilunasi.

Baca Juga  7 Tuna Netra Surabaya Dapat Kesempatan Belajar Ke Liverpool

Melalui aplikasi e-SPPT, masyarakat juga bisa mengajukan salinan SPPT tahun sebelumnya, hanya melalui aplikasi.

“Jadi nggak perlu nunggu lama dua hari, biasanya langsung bisa kami proses hitungan jam,” tambahnya.

Yusron menjelaskan jumlah wajib pajak (WP) di Kota Surabaya tahun 2019 ini sebanyak 660 ribu. Jumlah ini bisa berkembang jika warga melakukan pemecahan sertifikat.

Ia juga menambahkan, target PBB tahun 2018 sebesar Rp 1 triliun dan realisasi sebesar Rp 1,185 triliun atau 112,41 persen. Sedangkan pada tahun 2019 ini, kisaran sama karena tidak ada kenaikan NJOP. “Kemungkinan sama,” tutupnya.rwt/wbw

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here