Menurut Masyarakat, Asap Rokok Mengganggu

Surabaya (infosurabaya.id) – Raperda Kawasan Tanpa Rokok yang kini tengah digodok oleh DPRD Kota Surabaya ternyata memiliki urgensi yang sangat tinggi. Hal ini diketahui melalui rapat dengar pendapat yang digelar pada Hari Selasa (22/1/2019).

“Dari hearing tadi, ada temuan dan laporan masyarakat terkait bahaya asap rokok. Dari MSTAR (Masyarakat Surabaya Tanpa Asap Rokok) misalnya, Ilham yang tadi datang ke hearing mengungkapkan jika penelitian yang dilakukan menemukan jika asap rokok bisa menyebabkan stunting. Dia ini kan orang UNAIR,” kata anggota Pansus, Ibnu Shobir.

Dari kalangan akademisi pun, menurut politisi PKS ini pun juga meminta agar segera ada regulasi terkait Kawasan Tanpa Rokok. “Dari IAIN (UIN Sunan Ampel) juga meminta agar segera disahkan. Karena mereka menganggap asap rokok di kampus itu menganggu dan kesulitan untuk memberikan teguran,” bebernya.

Baca Juga  Februari, Surabaya Punya Kawasan Tanpa Rokok

Pada kesempatan berbeda, Shobir turut mengungkapkan jika berdasarkan konsultasi yang dilakukan maka Raperda itu sudah mendapatkan lampu hijau.

“Mereka (Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan) memberikan saran agar Raperda itu segera disahkan agar asap rokok ini bisa dikontrol,” kata Shobir, Jumat (18/1/2019).

Berdasarkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tanpa Rokok oleh DPRD Surabaya yang terbaru menetapkan penambahan kawasan atau tempat harus bebas dari rokok. Diantaranya, tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainya.

Penambahan tempat kawasan bebas rokok ini melengkapi yang tertuang dalam Perda 5 tahun 2008 tentang kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas rokok yang meliputi, sarana kesehatan, tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah dan angkutan umum.

Baca Juga  Tak Lama Lagi, Merokok Sembarangan Di Surabaya Kena Denda 250 Ribu

“Selain lima item sebelumnya, ada penambahan 3 kawasan, yakni tempat kerja, tempat umum dan tempat lainnya,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Pansus Junaedi mengungkapkan jika Perda itu diprediksi akan segera tuntas. “Karena kan peraturannya masa kerja Pansus ini 60 hari,” kata Junaedi, Jumat (14/12/2018).

Lebih lanjut, politisi Partai Demokrat itu mengungkapkan jika Kota Surabaya sangat memerlukan peraturan yang meregulasi tentang wilayah-wilayah bebas dari rokok. Hal ini menurutnya karena ada beberapa alasan secara khusus.

“Pertama, ada banyak kota kota lain di Indonesia yang ukurannya lebih kecil dari Kota Surabaya saja punya aturan itu. Kenapa kita tidak punya?” ujarnya.

“Kedua, Surabaya ini adalah Kota Layak Anak masa iya merokok yang notabene asapnya berbahaya boleh dengan bebas dilakukan di ruang-ruang publik?” tegas Junaedi.wah/wbw

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here