Penggusuran PKL Di Surabaya Dapat Protes

Surabaya (infosurabaya.id) – Puluhan PKL di exit Gerbang Tol Banyu Urip Surabaya, Rabu (10/07/2019), hanya bisa pasrah saat lapak dagangan mereka dibongkar oleh Pihak Pemkot Surabaya bersama dengan Polsek Sukomanunggal serta Jasa Marga.

Eksekusi bangunan yang menggunakan alat berat eskavator itu dilakukan tak sampai tiga jam.

Salah satu pedagang, Ernawati, mengaku sedih karena tempat biasa ia mengais rezeki sudah rata dengan tanah.

Padahal, ia bersama para pedagang lain baru saja merenovasi lapaknya agar terlihat lebih rapi dan tidak kumuh.

“Saya dan teman-teman ini hanya bisa pasrah melihat lapak kami dibongkar. Kami ini pengen nyambut gawe (bekerja, red), kok malah diginikan. Beban saya makin banyak, anak saya empat, belum lagi hutang mendirikan warung ini juga masih ada di bank,” ujarnya.

Pihaknya mempertanyakan kenapa baru sekarang dipersoalkan, padahal dengan para pimpinan Jasa Marga dahulu justru pihaknya diberikan tempat dan diminta untuk merawat tanah tersebut.

“Yang kami heran kenapa yang tempat kita ini yang dijadikan masalah, padahal yang diseberang juga tanah Jasa Marga tapi kenapa nggak digusur. Warung kami
ini letaknya aman tidak di atas trotoar pinggir jalan. Jarak warung dan jalan juga sudah jauh 10 meteran,” tanya dia.

Baca Juga  Dengan Underpass Satelit, Macet Di Surabaya Barat Kini Berkurang

Berbagai cara juga telah ditempuh oleh para pedagang kecil ini, namun tidak ada respon baik dari pihak Jasa Marga dan Pemkot Surabaya.

Melihat secara langsung kejadian tersebut, Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo tak terima dengan sikap arogansi Jasa Marga sebagai pihak yang melakukan eksekusi paksa terhadap 27 lapak PKL.

“Ini bentuk arogansi oknum pemerintah. Mulai dari dari pimpinan Jasa Marga hingga BPJT (Badan Pengatur Jalan Tol, red). Urusan mereka itu masih banyak yang terbengkalai, seperti tiang fly over yang ada di tengah-tengah jalan tol yang itu jelas melanggar Undang-Undang sampai sekarang nggak diselesaikan, kok ini malah urusan rakyat kecil
yang malah dipermasalahkan,” katanya.

Politisi Partai Gerindra ini sangat menyayangkan sikap Jasa Marga yang semena-mena merobohkan bangunan lapak para pedagang kecil. Ini bukti, lanjut Bambang, bahwa pemerintah tidak mendukung Presiden Jokowi yang katanya dengan dan peduli kepada rakyat.

“Para pedagang ini dianggap melanggar aturan, karena yang ditempati oleh mereka itu adalah tanah negara, padahal bukan juga milik Jasa Marga. Di jaman Presiden Soeharto, BJ Habibie, Gus Dur, Megawati dan SBY tidak masalah, ini di pemerintahan pertama Jokowi yang kurang beberapa bulan ini kok malah dipermasalahkan. Ini ada oknum yang merusak citra Pak Jokowi. Ini termasuk arogansi terhadap UMKM,” tegas Banbang Haryo.

Baca Juga  Kampung Anak Negeri, Tempat Anak Jalanan Raih Prestasi

Ditambahkan, terkait soal batas antara lapak PKL dengan badan jalan juga tidak menyalahi aturan sekitar 10 meter dari trotoar lapak pedagang didirikan.

“Posisi warung-warung ini juga tidak menggangu lalu lintas jalan tol, justru tanah ini yang merawat ya mereka para PKL. Tempat ini dulu lahan kosong, tak terawat, sering dijadikan tempat pemerkosaan, miras dan kejahatan lain. Adanya PKL justru lahan ini jadi aman, mulai tahun 1997 mereka merawat dan menanami pohon-pohon,” imbuh dia.

Karenanya ia akan membawa kasus ini dalam rapat paripurna di DPR RI dan membuka dalam rapat kerja bersama Menteri PU di Jakarta.

“Ini akan saya bawa ke rapt pripurna dan rapat kerja bersama Menteri PU. Kalau sudah begini, Jasa Marga harus memberikan ganti rugi, biaya renovasi bagi para pedagang yang mendirikan lapaknya juga merelokasi ke tempt yang nyaman buat mereka ini,” pungkas politisi Dapil Jatim I (Surabaya-Sidoarjo) ini.rwt/wbw

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here