Terlibat Gratifikasi, Pegawai KPK Dipecat

Jakarta (infosurabaya.id) – KPK memecat pengawal tahanan yang bertugas mengawal Idrus Marham ke RS MMC Jakarta. Diduga pengawal tahanan itu menerima uang Rp 300 ribu dari pihak Idrus.

“Diduga Rp 300 ribu,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Selasa (16/7/2019).

Dugaan penerimaan uang ini awalnya disampaikan Ombudsman Perwakilan Jakarta. Febri menyebut penerimaan uang itu sudah diketahui sebelum Ombudsman menyampaikan laporan sehingga dilakukan pemeriksaan internal hingga sanksi pemecatan.

“Hal itu sudah kami temukan sebelum Ombudsman menyelesaikan pemeriksaan hari ini. Karena itulah, KPK langsung mengambil keputusan tegas dengan sanksi berat. Saudara M telah diberhentikan tidak dengan hormat. Ini merupakan bentuk sikap tegas KPK yang tidak mentolerir pelanggaran seperti itu,” ujar Febri.

“Pimpinan memutuskan Saudara M pengawal tahanan tersebut diberhentikan dengan tidak hormat karena terbukti melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana yang diatur di Peraturan tentang Kode Etik KPK dan aturan lain yang terkait,” katanya lebih lanjut.

Baca Juga  Terseret Korupsi, Kejaksaan Periksa Wakil Ketua DPRD Surabaya

Febri menyebut pemecatan dilakukan setelah pengawas internal (PI) melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan ini, kata Febri dilakukan sendiri oleh PI KPK terhadap saksi dan bukti elektronik.

“Perlu kami tegaskan, proses pemeriksaan dan penelusuran informasi ini dilakukan sendiri oleh PI KPK dengan cara pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang mengetahui dan mempelajari bukti-bukti elektronik yang telah didapatkan,” ujarnya.

Dia menyebut KPK menerapkan zero tolerance terhadap pelanggaran. Dia mengatakan KPK juga telah mengumpulkan para pengawal tahanan untuk diberi pengarahan disiplin.

“Hal ini sekaligus sebagai bentuk upaya pencegahan yang dilakukan secara terus menerus,” ucapnya.

Dia mengatakan pengawal yabg dipecat itu sudah bekerja sejak Februari 2018. Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh selama masa kerjanya di KPK.

“Saudara M menjadi pegawai KPK sejak Februari 2018 sebagai Pegawai Tidak Tetap KPK. Sehingga sampai pemberhentian dilakukan, yang bersangkutan bekerja di KPK selama 1 tahun 5 bulan. Direktorat PI telah melakukan pemeriksaan penyeluruh selama yang bersangkutan menjalankan tugasnya,” ujarnya.

Baca Juga  Namanya Diseret Di Kasus Korupsi, Khofifah Siap Dipanggil KPK

Ombudsman sebelumnya menyimpulkan ada maladministrasi dalam pengawalan Idrus Marham, yang merupakan terdakwa kasus suap PLTU Riau-1, ketika berobat ke RS MMC, Jakarta, pada Jumat, 21 Juni 2019. Izin berobat Idrus itu didapatnya dari penetapan Pengadilan Tinggi Jakarta pada 21 Juni 2019.

Ombudsman menyatakan Idrus didapati berada di kawasan coffee shop RS MMC Jakarta selepas salat Jumat yang, menurut Ombudsman, tidak ada lagi tindakan medis yang dilakukan pada Idrus pada saat itu. Ombudsman juga menunjukkan rekaman CCTV yang memperlihatkan kegiatan Idrus selama di kawasan RS MMC, termasuk di coffee shop.

Idrus juga terlihat tidak menggunakan rompi tahan dan borgol serta tampak menggunakan ponsel milik seseorang saat berada di coffee shop. Idrus pun terlihat mengobrol dengan sejumlah orang. Ada juga rentang waktu saat pengawal tahanan tidak berada di dekat Idrus ketika di coffee shop.dya/detik/wbw

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here