Pemkot Dituding Abaikan Sejarah Surabaya

Surabaya (infosurabaya.id) – Baktiono, anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya menilai Pemkot Surabaya tidak tegas dalam menindak para perusak cagar budaya. Tidak hanya Toko Nam yang kini berdiri Tunjungan Plaza 5. Banyak bangunan bersejarah lain yang juga dibiarkan tersingkir oleh pembangunan gedung baru.

“Lha gimana? Wong pemerintahnya (Walikota Tri Rismaharini) nggak tegas. Nggak hanya Toko Nam saja yang amblas. Misalnya, Sinagog kuno di Jalan Kayoon juga dibiarkan roboh dan diganti dengan hotel megah. Lalu ada Rumah Radio Bung Tomo di Jalan Mawar, yang dirobohkan oleh perusahaan swasta di bidang kecantikan, PT Jayanata, pertengahan tahun 2016 lalu,” ujarnya.

“Kalau begini terus, lama – lama bangunan bersejarah di Surabaya bisa habis. Pemerintah memang kurang serius melestarikan cagar budaya. Kantor Walikota saja, catnya selalu berubah – ubah. Padahal itu cagar budaya golongan A, yang bentuk dan bahkan catnya nggak boleh diubah,” tandas Baktiono yang terpilih lagi sebagai anggota DPRD kota Surabaya periode 2019-2024 pada Pileg 2019 lalu.

Baca Juga  Cagar Budaya Di Surabaya Kurang Perhatian

Senada diungkapkan Tjuk Sukiadi. Budayawan Surabaya yang juga pakar ekonomi Unair ini menuntut Pemkot Surabaya tegas menindak para perusak cagar budaya. Dia mendesak Pemkot untuk menggunakan hak pengaturan kota.

“Kita ini selalu protes kalau ada tindakan perusakan cagar budaya. Misalnya runtuhnya Radio Bung Tomo itu, kami tentang betul. Tapi, kami ini paling banter cuma bisa protes. Yang bisa mengeksekusikan Pemkot. Pemkot harus tegas. Hukum harus ditegakkan,” tegas Tjuk Sukiadi.

Saat ini, lanjut dia, Pemkot harus lebih ketat dalam menjaga cagar budaya. Perlu mengontrol dengan seksama, pembelian lahan dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di kawasan cagar budaya. “Kalau ada yang ngajukan izin perubahan cagar budaya, ya harus ditolak. Setiap pembelian harus dimonitor. Harus cepat mengendus rencana perusakan cagar budaya,” tandasnya.

Baca Juga  Toko Nam, Riwayatmu Kini

Selain itu, Tjuk Sukiadi meminta Pemkot perlu memahami dengan benar sejarah Surabaya. Supaya tidak keliru dalam menindak perusak cagar budaya dan melakukan pembangunan kota. Sebab, ini berkaitan dengan sejarah dan warisan budaya terhadap generasi mendatang.

“Misalnya, sekarang Risma (Tri Rismaharini, Wali Kota Surabaya) rencananya mau bikin alun – alun di depan Balai Pemuda. Itu nggak benar. (Surabaya) Ini kota, bukan kabupaten. Alun – alun kan peninggalan Belanda. Settingan Belanda. Kota memang nggak punya alun – alun. Itu berarti Risma nggak ngerti sejarah. Mestinya dibangun saja misalnya lapangan perjuangan pemuda. Untuk memperingati pemuda – pemuda yang gugur pada 10 November 45,” ujarnya.wah/wbw

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here