Niat Pemkot Surabaya Beri Hibah Kepolisian Tuai Polemik, Kenapa?

Surabaya (infosurabaya.id) – Kedatangan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini ke Polda Jatim, Senin (15/7) lalu, untuk pemberian hibah berupa 3 aset lahan dan bangunan untuk tambahan Polsek baru, menimbulkan polemik.

Pasalnya, hingga kini hibah aset tersebut belum mendapat persetujuan dari DPRD Kota Surabaya. Sementara Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Bahkan, dalam sejumlah pasal di Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 19 tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah juga disebut harus sepengetahuan dan persetujuan legislatif.

Kini motif pemberian hibat aset itu pun turut dipertanyakan. Sebab, putra sulung Risma, Fuad Benardi, sempat disangkutpautkan dengan kasus amblesnya Jalan Gubeng dan pernah diperiksa penyidik Polda.

Pakar ilmu administrasi negara, Sri Winarsih menegaskan, hibah aset tanah/bangunan dari Pemkot Surabaya kepada Polda Jatim harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pasalnya, aset tersebut merupakan kekayaan daerah yang pelepasannya wajib sepengetahuan Dewan.

Menurut Sri Winarsih, ketentuan harus adanya persetujuan DPRD sebelum hibah terjadi terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Bahkan, dalam sejumlah pasal di Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 19 tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah juga disebut harus mendapat persetujuan DPRD.

“Hibah dari pemerintah daerah itu ada tahap-tahapnya seperti yang diatur dalam PP No.27/2019, semisal perencanaan, pengadaan dan hibah itu sendiri,” cetus Sri Winarsih.

Selain itu, hibah juga harus mengikuti asas pengelolaan keuangan daerah yang baik. Hal itu juga sesuai dengan PP No. 2/2012 tentang Hibah Daerah. Dalam hal ini, hibah aset pemerintah daerah masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun APBD Perubahan. Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) nantinya, dimuat realisasi APBD yang di dalamnya terdapat hibah bersangkutan.

Yang harus diperhatikan, sambung Sri Winarsih, adalah bentuk kerjasama antara Pemkot sebagai instansi horisontal dan Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur sebagai instansi vertikal. Apakah kerjasama keduanya sekedar penggunaan atau pemanfaatan? Kalau disebut hibah, tentu ada kaitan dengan status kepemilikan lahan/bangunan.

Baca Juga  Pemkot Surabaya Dilaporkan Ke Komnas HAM

“Kalau hanya memanfaatkan, nanti bisa dikembalikan. Kalau hibah kan diberikan, pengalihan hak atas sesuatu. Jadi ada hubungannya dengan status kepemilikan” papar Sri Winarsih.

Dari kalangan DPRD, Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya Vinsensius Awey mengungkapkan jika hibah kekayaan daerah mesti mengikuti prinsip transparansi. Dalam hal ini, Pemkot Surabaya harus meminta persetujuan DPRD.

Hal itu ia ungkapkan terkait polemik hibah yang akan dilakukan Pemkot Surabaya kepada jajaran Kepolisian. Sepanjang pengetahuannya, Pemkot Surabaya belum menyampaikan niat hibah tanah/bangunan di tiga Kecamatan yang bakal diperuntukkan sebagai Mapolsek.

Walau demikian, Awey meyakini kalau Pemkot Surabaya tidak akan menerobos aturan main kekayaan daerah yang dihibahkan. “Ketentuan yang berlaku harus sepengetahuan dewan. “Pemkot tidak akan ceroboh-lah dalam hal ini,” tegas politisi Partai Nasdem ini.

Senada dengan Awey, anggota Komisi C lainnya Mochammad Machmud juga belum menerima informasi adanya hibah tiga aset daerah kepada Polda.

Menurutnya, kalau rencana itu benar-benar dieksekusi, mestinya Pemkot berlaku transparan dalam melepas kekayaan daerah kepada pihak lain. “Saya tidak tahu. Coba tanya ke Banggar (badan anggaran),” tutur politisi Partai Demokrat ini.

Lebih lanjut, Anggota Banggar DPRD Kota Surabaya Mazlan Mansyur mengaku sudah mengetahui rencana hibah aset daerah kepada Polda Jatim. Hanya saja, dirinya belum menerima usulan resmi permohonan persetujuan hibah dari Pemkot. Menurutnya, pelepasan aset daerah harus ada payung hukumnya, dalam hal ini peraturan daerah (perda).

“Belum ada resminya. Tetapi yang namanya pelepasan daerah itu harus ada payung hukum perdanya yang disahkan bersama-sama DPRD. Hingga saat ini belum ada usulan dari Pemkot,” ungkap politisi PKB ini.

Baca Juga  Di Wonokromo, Sekarang Ada Puskesmas Baru

Menurut Mazlan, hibah tiga aset daerah dari Pemkot Surabaya kepada Polda Jatim masih sebatas pertemuan antara dua penjabat tinggi masing-masing institusi. Jika benar nantinya rencana itu dijalankan, dia meyakini Pemkot bakal meminta persetujuan wakil rakyat. “Hibah itu kan masih pertemuan wali kota dan kapolda. Nanti bisa diusulkan melalui RAPBD Perubahan oleh Pemkot,” papar Mazlan.

Di sisi lain, Kepolisian Daerah Jawa Timur masih menunggu instruksi Mabes Polri soal hibah dari Pemkot Surabaya. Koordinasi terkait hal tersebut sudah disampaikan.

’’Sudah disampaikan. Nanti tergantung Mabes Polri seperti apa tindak lanjutnya,’’ kata Kepala Bidang Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Frans Barung Mangera, Senin (22/7).

Menyoal hibah lahan, dikatakan Kombes Pol Frans Barung rencananya Polda Jatim akan menerima tanah dari aset Pemkot. Kemudian, akan dimasukkan kedalam kekayaan negara melalui sistem informasi manajemen akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).

Menyoal anggaran pembangunan gedung Polsek, Polda Jatim menunggu arahan dari Mabes Polri. Mengingat kondisi penganggaran dalam pembangunan berasal dari pusat.’’Kita ini kan terintegrasi dengan pusat. Tau sendiri, anggaran sekarang sedang susah,’’ kata Kombes Pol Frans Barung

Sementara itu, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemerintah Kota Surabaya, Muhammad Fikser enggan berkomentar terkait hal tersebut. Dia bahkan mengaku tak tahu menahu apakah soal hibah tiga lahan dan bangunan itu sudah disetujui oleh DPRD Surabaya atau belum. “Saya belum tahu itu. Nanti saya tanyakan dulu,” jawabnya.

Padahal, ketika Walikota Tri Rismaharini mendatangi Polda Jatim untuk pemberian hibah, pada Senin (15/7) lalu, Fikser ikut mendampingi orang nomer satu di Kota Surabaya itu. Hibah tersebut rencananya digunakan untuk tambahan Kantor Polsek di Surabaya. Ketiga aset Pemkot Surabaya yang dihibahkan kepada polisi itu yakni untuk wilayah Sambikerep, Bulak, dan Gununganyar.dya/wbw

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here