Pakar Hukum Anggap Aksi Hibah Pemkot Surabaya Berpotensi Jadi Gratifikasi

Surabaya (infosurabaya.id) – Pakar hukum pidana korupsi asal UNAIR Wayan Titip Sulaksana menilai jika hibah yang akan diberikan Pemkot Surabaya kepada pihak Kepolisian perlu dilakukan kajian mendalam terlebih dahulu. Menurutnya, kekhawatiran hal itu sebagai bentuk gratifikasi terbuka lebar.

“Ya mohon maaf, saya punya pikiran jelek. Bentuk gratifikasi itu. Meskipun kelak caranya dilakukan sesuai dengan koridor hukum. Tapi tetap itu bisa jadi bentuk gratifikasi,” tegas Wayan Titip kepada wartawan, Senin (22/7/2019).

“Gratifikasi yang seperti apa? Ya jelas begini, mereka kan penegak hukum. Sangat terbuka lebar jika hibah yang dilakukan agar setiap gugatan yang dilakukan Pemkot Surabaya kelak dimenangkan oleh pihak Kepolisian. Logikanya begini, mereka sudah dikasih aset kok ya kan, pasti kan sungkan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Wayan Titip membandingkan kasus hibah kali ini dengan aksi serupa yang pernah dilakukan Pemkot Surabaya dengan pihak Pengadilan Negeri Surabaya.

Sebelumnya, pemerintahan Wali Kota Risma itu pernah memberikan mobil dinas kepada jajaran Pengadilan Negeri Surabaya. Namun, mobil-mobil dinas itu kini sudah ditarik kembali. “Nah itu kan ditarik kembali tepat setelah mereka (Pemkot) kalah di pengadilan kan. Apa nggak jelas itu gratifikasi namanya,” tegas Wayan Titip.

Baca Juga  Underpass Satelit Punya 257 Pohon Pelindung

Untuk itu, pria asal Bali ini meminta agar Pemkot Surabaya lebih bijak dalam melakukan segala kegiatan hibah. “Jangan serta merta begitu saja,” ujarnya.

“Konsultasikan dulu ke KPK, karena yang diberi hibah ini kan penegak hukum. Lagipula, yang diberi hibah ini kan aslinya punya anggaran untuk itu. Lebih baik, yang mau dihibahkan itu dipakai untuk mendirikan sekolah saja. Untuk anak-anak Surabaya,” pungkasnya.

Di sisi lain, Kepolisian Daerah Jawa Timur masih menunggu instruksi Mabes Polri soal hibah dari Pemkot Surabaya. Koordinasi terkait hal tersebut sudah disampaikan.

’’Sudah disampaikan. Nanti tergantung Mabes Polri seperti apa tindak lanjutnya,’’ kata Kepala Bidang Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Frans Barung Mangera, Senin (22/7).

Menyoal hibah lahan, dikatakan Kombes Pol Frans Barung rencananya Polda Jatim akan menerima tanah dari aset Pemkot. Kemudian, akan dimasukkan kedalam kekayaan negara melalui sistem informasi manajemen akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).

Menyoal anggaran pembangunan gedung Polsek, Polda Jatim menunggu arahan dari Mabes Polri. Mengingat kondisi penganggaran dalam pembangunan berasal dari pusat.’’Kita ini kan terintegrasi dengan pusat. Tau sendiri, anggaran sekarang sedang susah,’’ kata Kombes Pol Frans Barung.

Baca Juga  Ada Sanksi Untuk Sekolah Kotor Di Surabaya

Rencananya, hibah lahan polsek tersebut berada di wilayah Sambikerep, Bulak, dan Gunung Anyar. Risma mengatakan, proses hibah tersebut dikoordinasikan dengan pihak Polda Jatim.

’’Ini tadi sama Pak Kapolda kami membahas hibah aset untuk Polsek. Karena pembahasannya harus dengan Polda,’’ ujar Risma kepada media saat di Mapolda Jatim, Senin pekan kemarin.

Sementara itu, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemerintah Kota Surabaya, Muhammad Fikser enggan berkomentar terkait hal tersebut. Dia bahkan mengaku tak tahu menahu apakah soal hibah tiga lahan dan bangunan itu sudah disetujui oleh DPRD Surabaya atau belum. “Saya belum tahu itu. Nanti saya tanyakan dulu,” jawabnya.

Padahal, ketika Walikota Tri Rismaharini mendatangi Polda Jatim untuk pemberian hibah, pada Senin (15/7) lalu, Fikser ikut mendampingi orang nomer satu di Kota Surabaya itu. Hibah tersebut rencananya digunakan untuk tambahan Kantor Polsek di Surabaya. Ketiga aset Pemkot Surabaya yang dihibahkan kepada polisi itu yakni untuk wilayah Sambikerep, Bulak, dan Gununganyar.dya/wbw

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here