Hadapi Korporasi, Pemkot Surabaya Dinilai Tak Berdaya

Surabaya (infosurabaya.id) – Pemkot Surabaya dinilai tak berdaya menghadapi korporasi dalam pelestarian cagar budaya di kota Pahlawan. Perusahaan bermodal besar dibiarkan bebas membangun kerajaan bisnisnya di atas lahan bangun bersejarah. Ini seperti tampak pada hancurnya Toko Nam, Toko Metro, Sinagog, Rumah Radio Bung Tomo, dan lain-lain.

Menurut anggota DPRD Kota Surabaya dari Fraksi Partai Demokrat, Mochammad Mahmud, dalam mengembangkan usahanya di atas lahan cagar budaya, mengindikasikan pengusaha maupun Pemkot tidak pernah melihat aspek sejarah yang dimiliki Surabaya. Hanya mempertimbangkan bisnis. Sedangkan Pemerintah Kota melakukan pembiaran.

“Dia (pengusaha/korporasi) nggak memandang itu cagar budaya atau bukan. Nggak ngurus. Pokoknya, yang penting bisnisnya lancar. Maka, dia rangkul penguasa (Pemkot Surabaya yang berwenang mengeluarkan perijinan, red),” beber Machmud yang mantan wartawan ini.

Dia juga mengkritisi, sisa bangunan Toko Nam yang kini berdiri tepat di atas trotoar, di depan Tunjungan Plaza (TP) 5. Menurut Mahmud Pemkot Surabaya berlaku tidak adil. Pasalnya, dia sering menemui banyak Pedagang Kaki Lima (PKL) yang diusir Satpol PP jika berjualan di atas trotoar.

Baca Juga  Bogor Belajar Normalisasi Sungai Dari Surabaya

“Pemkot nggak berkutik (menghadapi pengusaha, red). Jangankan ditaruh di atas trotoar. Di tengah jalan, bahkan nutupi jalan pun dibiarkan. Coba kalau itu rakyat biasa. Kalau PKL di ikat semua. Itu fakta,” kritik Machmud yang terpilih lagi untuk ketiga kalinya sebagai anggota DPRD Kota Surabaya pada Pileg 2019 (Caleg terpilih).

Sayangnya, pihaknya sebagai legislator hanya bisa memberi saran. Tidak bisa mengeksekusi kebijakan secara langsung. “Idealnya DPR buat Pansus cagar budaya. Tapi, DPR nggak bisa buat kebijakan yang langsung eksekusi. Pansus cuma merekomendasikan. Eksekutornya tetap Pemkot,” kata dia.

Dia menegaskan, tidak hanya di lahan bekas Toko Nam, setiap pengusaha terutama dari kalangan develper properti, entah itu Pakuwon atau Citraland, pemerintah selalu membantu dan memberi kemudahan. Meskipun, itu merugikan masyarakat.“Contoh, Jalan Lingkar Luar Timur (JLLT). Itu diarahkan melewati Pakuwon City di wilayah timur. Alasanya, Pakuwon membantu membangun jalan. Sebenarnya bukan membantu, itu memang menguntungkan pengembang. Pembeli yang mau beli di tempat lain nggak jadi. Karena dilewati JLLT,” kata Mahmud.

Baca Juga  Ratusan Rumah Mewah Di Surabaya Terancam Roboh

Kemudian, di Surabaya Barat dibangun Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB). Jalan di sana juga melewati Citraland. Kemudian di depan PTC diperlebar, juga dibangun waduk, yang tanahnya milik Pemkot. Alasannya untuk mengantisipasi banjir.

“Tujuannya, supaya penghuni apartemen melihatnya bagus. Tapi waduk itu tanahnya Pemkot. Terus perbaikan, semuanya pakai APBD. Jadi kita ini dikalahkan uang. Semua dikuasai. DPRD teriak – teriak pun, para pengusaha tetap lenggang kangkung. Karena pegang penguasa. Selain Pakuwon, Pemkot juga abai terhadap Citraland. Padahal, ada ribuan rumah yang tertutup aksesnya, karena pembangunan Citraland,” tandas Machmud yang tinggal di Surabaya barat ini.dya/wbw

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here