RUU KUHP Tak Singgung Pidana Bagi LGBT

Surabaya (infosurabaya.id) –¬†Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan amanat kepada DPR untuk menggodok pasal kriminalisasi LGBT. Dari draft RUU KUHP terbaru, tidak ada pasal yang menyinggung kriminalisasi LGBT.

Dalam KUHP saat ini, ancaman LGBT hanya berlaku bila salah satu pelakunya adalah anak-anak. Pasal 292 berbunyi:

Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Nah, dalam draft RUU KUHP terbaru, pasal di atas tidak ditemukan. Dalam draft itu, pencabulan baru dikenakan delik pidana apabila ada pemaksaan. Pasal 421 berbunyi:

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul di depan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak Kategori III.
2. Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul secara paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.
3. Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul yang dipublikasikan sebagai muatan Pornografi dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Baca Juga  Jokowi-Prabowo Diminta Segera Berangkulan

“Setiap orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun,” demikian bunyi Pasal 421 ayat 2.

Isu kriminalisasi LGBT sempat ramai dibahas saat MK memutuskan judicial review KUHP terkait pasal-pasal zina. 9 Hakim konstitusi terbelah. 4 Hakim konstitusi sepakat mengkriminalkan LGBT, namun 5 hakim konstitusi menyatakan tidak berwenang mengadili judicial review itu karena kriminalisasi merupakan hak DPR.

Baca Juga  Transgender Di Brunei Hidup Penuh Ketakutan

“Pasal 292 KUHP seharusnya dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Adapun untuk pemidanaannya, baik jenis (strafsoort) maupun besarannya (strafmaat), atau boleh jadi tindakan (maatregel) yang dapat dijatuhkan kepada pelaku percabulan sesama jenis, kami berpendapat hal ini merupakan open legal policy pembentuk undang-undang,” kata hakim konstitusi Arief Hidayat dalam putusan MK yang dibacakan pada 14 Desember 2017.

Menurut MK, upaya yang semestinya ditempuh adalah mengajukan usul dan mendorong perubahanke DPR, bukan ke MK. Proses pembahasan RKUHP yang tengah berlangsung dapat dijadikan momentum untuk mengajukan usul demikian.

“Pembentuk undang-undang seharusnya menangkap aspirasi ini sebagai bagian dari masukan dalam menyusun substansi Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang baru,” ujar MK.wah/detik/wbw

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here