Kilas Balik: Dugaan Mafia Perizinan Mencuat Di Surabaya

Surabaya (infosurabaya.id) – Sepanjang tahun 2019 ada beberapa hal menarik yang terjadi di Kota Surabaya. Dari Jalan Yos Sudarso, Gedung DPRD Surabaya, salah satu yang sempat mencuat adalah tudingan adanya mafia perizinan di lingkungan Pemkot Surabaya. Tak main-main, Fuad Benardi yang merupakan putra Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sempat turut terseret namanya.

Berawal dari sidang paripurna yang digelar pada hari Rabu (30/10/2019), Fraksi Partai Demokrat-Nasdem membacakan pandangan umumnya. Pada saat itu, M.Mahmud selaku Wakil Ketua Fraksi yang membacakan pandangan umum mulai menggulirkan permasalahan mafia perizinan. Hal ini, menurut mereka, berangkat dari isu yang santer beredar sejak terjadinya kasus Jalan Gubeng ambles pada medio akhir 2018 silam.

“Fraksi Demokrat-Nasdem ingin mempertanyakan kepada walikota Surabaya terkait santernya kabar adanya mafia perizinan. Kabar ini muncul ketika terjadi amblesnya jalan di depan RS Siloam di Jalan Raya Gubeng beberapa waktu lalu,” ujar Mahmud.

Lebih lanjut, pada kesempatan yang sama, Fraksi Demokrat-Nasdem juga mengungkapkan jika isu mafia perizinan kembali menyelimuti persoalan pembangunan SPBU BP-AKR di Jalan Pemuda. Permasalahan dianggap muncul ketika SPBU itu berdiri tepat di samping objek vital nasional, kantor serta gedung pemancar RRI Surabaya.

“Kabar masih adanya praktik calo perizinan ini sebaiknya harus diklarifikasi, karena sampai sekarang Ibu Walikota Surabaya belum pernah memberikan penjelasan secara resmi. Jika kabar miring ini tidak diklarifikasi sendiri oleh Walikota tentu bisa merusak reputasi beliau. Fraksi Demokrat-Nasdem berharap kabar tersebut tidak benar,” jelas Mahmud saat membacakan PU.

Permasalahan pun terus bergulir, pada sidang paripurna lainnya di hari Kamis (31/10/2019), Nama putra Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Fuad Benardi, mencuat di Sidang Paripurna DPRD Surabaya pada hari Kamis (31/10/2019). Hal itu terucap langsung dari sang Ibu saat diinterupsi terkait calo perizinan yang dilontarkan politisi Nasdem, Imam Syafi’i.

Baca Juga  Kilas Balik: Skandal 'Menjemput Rezeki 2019'

Imam Syafii selaku Sekretaris Fraksi Partai Demokrat-Nasdem mengatakan jika keberadaan calo atau mafia itu saat ini menjadi perbincangan hangat tanpa menyebut nama.

“Kami dengar dari para pelaku usaha ini jika mengurus perizinan dengan cara normal ini tidak kunjung jadi, tapi ketika ada yang membantu menguruskan jadi lebih cepat. Nah ini kan perlu diusut tuntas,” ujar Imam, ditemui usai Sidang Paripurna.

“Ini kan tidak sesuai dengan Pemkot Surabaya yang mengatakan akan menyederhanakan perizinan. Kenyataannya justru tidak sederhana dan malah dicari-cari kelemahannya. Perlu diungkapkan yang begini ini,” pungkas Imam

Sejurus kemudian, Walikota terbaik dunia ke-3 ini menjawab dari pernyataan Imam terkait putranya. Fitnah tersebut diakuinya sering mencuat. Hanya saja, kebenaran dari isu itu menurutnya tidak jelas adanya.

“Di izin kami itu prosesnya online. di proses lelang kita selaku dampingi dari Kejaksaan. Di perizinan kita juga libatkan kampus untuk terlibat. Betapa sakitnya fitnah itu. Kemarin anak saya difitnah pakai narkoba. Kemarin anak saya difitnah jadi makelar perizinan,” ujar Wali Kota Risma.

Ia juga dengan keras menyatakan bahwa jika fitnah tersebut benar adanya maka akan ditindak.’’Tapi jika tidak saya doakan berbalik pada yang membuat fitnah,’’ tegas dia dengan nada tinggi.

Tidak berhenti sampai disitu saja, pejabat lain juga santer disebut dalam pusaran kasus mafia perizinan di Surabaya turut angkat bicara. Ia adalah sosok yang juga lekat dengan sebutan anak emas Wali Kota Risma, Kepala Bappeko Surabaya Eri Cahyadi.

Terkait kasus mafia perizinan di permasalahan SPBU BP-AKR, Eri menampik tudungina itu. Ia memastikan itu bukan tupoksinya. “Untuk apa ditanggapi, nggak melakukan itu kok harus menanggapi. Saya bukan lagi di Cipta Karya,” katanya singkat.

Baca Juga  Kilas Balik: Kapolda Jatim Jelaskan Kronologi Kejadian Asrama Mahasiswa Papua Surabaya

Nama Eri sendiri pertama kali mencuat di kasus mafia perizinan juga berawal dari amblesnya Jalan Gubeng. Ia pun sempat dipanggil di persidangan masalah itu. Di hadapan majelis hakim, pria yang namanya sering disebut di bursa Pilwali Surabaya itu memberikan keterangan jika pihaknya mengawasi kecocokan bangunan dengan IMB.

“Kami hanya berwenang mengurusi perizinan. Perihal di luar itu, bukan kewenangan dari Bappeko akan tetapi penanggung jawab pekerjaan,” kata Eri.

Saat JPU menanyakan terkait seluruh perizinan sudah dipenuhi oleh para pihak pemohon waktu itu, Eri mengaku semua persyaratan sudah lengkap. “Lengkap semua. Amdalnya ada, semuanya,” sambungnya.

Kemudian, terkait Jalan Gubeng ambles, Jaksa juga menanyakan apakah pihak Bappeko tahu siapa yang membiayai jalan yang kini sudah diperbaiki itu. Eri mengaku tidak tahu, lantaran untuk perihal revitalisasi tersebut, berhubungan dengan balai besar jalan nasional.

Di sisi lain, Pakar hukum asal UNAIR, I Wayan Titip Sulaksana memastikan jika memang sudah bukan rahasia lagi bahwa dalam urusan perizinan banyak kepentingan pemberi izin.

“Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Pada tahap ini sudah lazim terjadi gratifikasi, pemerasan oleh pemberi izin. Semisal pungli, untuk itulah kenapa dinas perijinan menjadi lahan basah bagi ASN,” jelasnya.

Dia menambahkan jika belum terungkap maka biasanya yang terjadi adem ayem dan saling melindungi. Namun, jika sudah terendus yang terjadi biasanya saling lempar kesalahan kepada pihak lain.

“Itu kharakteristik pejabat ASN. Makanya dalam keseharian kondisi ASN di bagian perizinan jauh lebih makmur dari ASN di dinas lain,” imbuh pria yang juga aktifis anti korupsi ini.wah/wbw

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here