Ada Potensi Pidana Di Balik Viralnya Selebaran Ini

Surabaya (infosurabaya.id) – Politisi PDIP Surabaya John Thamrun menyayangkan adanya penarikan iuran yang diduga bernuansa rasisme. “Itu seharusnya tidak terjadi di kota sebesar Surabaya yang sudah bertaraf internasional,” kata John, Selasa (21/1/2019).

Menurut legislator DPRD Surabaya ini, sikap diskriminatif terhadap ‘Pribumi’ dan ‘Non Pribumi’, diatur tegas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Ras dan Etnis.

Ancamanya dikatakan John pidana penjara hingga lima tahun. “Saat ini di Indonesia yang ada adalah status WNI dan WNA, jadi sudah tidak ada lagi rasisme,” terang politisi yang memiliki latar belakang sebagai pengacara ini.

Baca Juga  Kain Kafan Ibu Muda Dicuri, Diduga Untuk Pesugihan

Menurut pria yang akrab disapa JT ini, setiap warga negara berhak diperlakukan sama di mata hukum. Termasuk pelayanan pemerintahan di tingkat RW dan RT sekalipun.

Lebih lanjut, JT mendesak agar Penegak Hukum bersikap tegas dalam menangani persoalan tersebut. “Terlepas ada pernyataan bahwa pengakuan ada salah tafsir, perlu penyelidikan. Agar tidak terjadi seperti ini,” pungkas dia.

Diketahui, beredarnya Surat edaran hasil keputusan bersama RW 03 Kelurahan Bangkingan, Kecamatan Lakarsantri, viral di dunia maya

Pasalnya, dalam surat tersebut diterangkan bahwa setiap warga nonpribumi diwajibkan membayar iuran dua kali lipat jika ingin mendirikan bangunan di kelurahan setempat.

Baca Juga  Pengedar Narkoba Ditembak Mati Di Surabaya

Salah seorang warga setempat Tulus Warsito (40) mengatakan surat edaran hasil keputusan warga RW 03 Kelurahan Bangkingan itu memang benar. Ia menjelaskan kata ‘nonpribumi’ yang ada di surat edaran bukan berkonotasi rasis. Namun berarti warga pendatang.

“Benar, tapi penjelasannya pribumi adalah warga asli kampung yang lahir dan besar di sana. Nonpribumi warga pendatang maksudnya. Bukan masalah ras, lo,” kata Tulus.dya/wbw

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here