Surabaya Perlu Perhatikan 6 Syarat New Normal Versi WHO

Surabaya (infosurabaya.id) – Walikota Surabaya Tri Rismaharini telah menandatangani Perwali no 28 tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru di Masa Pandemi Covid-19. Terkait normal Baru. Dengan begitu, Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti melihat ada 6 syarat yang harus dipenuhi sebelum menjalankan new normal menurut WHO.

“Meski ini tidak dijadikan pemkot sebagai acuan saya mendorong 6 hal tersebut menjadi fokus perhatian. Dimana 6 hal tersebut diantaranya adalah terbukti bahwa transmisi covid telah dikendalikan; kesehatan masyarakat dan kapasitas sistem kesehatan mampu untuk mengidentifikasi, mengisolasi, menguji, melacak kontak dan mengkarantina; mengurangi resiko wabah dengan pengaturan ketat terhadap daerah yang memilki kerentanan tinggi, terutama di rumah orang lanjut usia, fasilitas kesehatan mental dan pemukiman padat; pencegahan di tempat kerja ditetapkan; risiko penyebaran imported case dapat dikendalikan; masyarakat ikut berperan dan terlibat dalam transisi,” kata Reni.

Kondisi demikian, politisi PKS ini mendorong optimalisasi cadangan anggaran yang ada di fokuskan pada beberapa hal. “Pemkot harus memperkuat pengadaan infrastruktur kesehatan di RS rujukan dan non rujukan dan puskesmas, juga perhatian penuh untuk keselamatan dan kesejahteraan tenaga kesehatannya. Kemudian pemerintah kota juga harus memastikan betul untuk test, tracing , treatment dan isolasi diperkuat dengan opsi-opsi misalkan skema jika bantuan dari BIN dan BNPB sudah tidak ada di Surabaya. kita tidak boleh hanya bersandar dan menggantungkan diri pada bantuan. Beberapa waktu yang lalu saya juga sudah mengusulkan alokasi untuk mobile lab. Walau Surabaya sudah peroleh bantuan mesin tes PCR yang dioperasikan di lab permanen. Saya pikir mobile lab juga perlu dimiliki karena lebih fleksibel mendekati warga yang tersebar se Surabaya. Kata kuncinya hal penting terkait aspek kesehatan harus menjadi perhatian utama,” jelasnya.

Baca Juga  Trotoar Di Surabaya Juga Bakal Dipasangi CCTV

“Kedua. Pada aspek partisipasi masyarakat, beberapa hari ini Pemkot banyak meresmikan kampung tangguh wani lawan covid sebagai program unggulan dan diharap signifikan dalam penanganan covid-19, semestinya harus mendapatkan support anggaran. Makna penghematan seharusnya tidak membelanjakan sesuatu yang tidak perlu, tidak prioritas. Jika kampung tangguh ini dianggap sebagai prioritas maka sebaiknya disupport anggaran. Dari 1.360 RW di Surabaya. pemerintah perlu melakukan mapping agar kampung tangguh minimal ada diseluruh RW di Surabaya, terutama wilayah zona merah sehingga penanganan covid harus dimaksimalkan. Yang disupport anggaran dan yang swadaya harus dipetakan. Saya kira APBD kita mampu untuk itu dan ini bukan berarti mengabaikan semangat gotong royong yang sudah menjadi kebiasaan warga Surabaya,” lanjut Reni.

Baca Juga  Hampir 3 Ribu Warga Surabaya Berhasil Sembuh

Pada aspek sosial, Reni pun meminta dipastikan tidak ada warga Surabaya yang MBR dan terdampak yang belum menerima bantuan sosial. “Idealnya warga mendapatkan bantuan dengan besaran yang sama. Saat ini ada yg dapat 600 rb per bulan ada yang 200 rb perbulan atau paket sembako. Yang dikhawatirkan jika ada warga yang kondisi lebih tidak mampu namun mendapatkan bantuan dengan nilai yang lebih kecil. Hal ini semestinya harus diperhatikan Pemkot,” tegasnya.

“Sekali lagi Pemkot harus tepat dalam memaknai penghematan, apalagi urusan keselamatan jiwa saat wabah mendera. Kekurangtepatan dalam penganggaran dan bahkan tidak menganggarkan hal prioritas dan penting dalam penanganan covid, seperti halnya seorang ibu yang menolak membelanjakan buku untuk anaknya karena ingin berhemat. Tetapi kemudian justru menyesal karena anaknya tidak naik kelas. Ternyata buku tersebut adalah kebutuhan prioritas anaknya untuk menghadapi ujian kenaikan kelas,” pungkas Reni.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here