Kadinkes Surabaya Diminta Mundur

Surabaya – Viralnya aksi Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini bersujud dan meminta maaf ke dokter senior paru dr Sudarsono berbuntut. DPRD Surabaya menyoroti kinerja Pemkot Surabaya, khususnya Dinas Kesehatan.

Peyebabnya, Dinas Kesehatan adalah instansi yang tupoksi (tugas pokok dan fungsi)-nya menangani kasus covid-19 secara langsung. Namun, hingga saat ini kasus covid-19 belum berhasil ditekan di Surabaya.

Perkembangannya bahkan begitu masif dengan jumlah positif covid menembus 5.605 kasus pada Senin (29/6) malam. Dan sejak dicabutnya status PSBB (pembatasan sosial berskala besar), rata-rata ada penambahan kasus baru sekitar 100 orang terinfeksi virus covid-19 setiap hari.

Masifnya kasus positif covid juga membuat rumah sakit yang ada di Surabaya overload. Bahkan ada korban pasien meninggal karena tidak sempat ditangani atau tak kebagian ruang inap.

Baca Juga  Daftar Lokasi Pemakaman Khusus Selama Pandemi Di Surabaya

Saat audiensi dengan Wali Kota Risma, Sudarsono menyampaikan kondisi rumah sakit rujukan di Surabaya yang disebut telah kelebihan kapasitas atau overload. Kondisi itu membuat banyaknya pasien meninggal dunia.

“Pasien yang meninggal itu ada dua. Pertama, pasien meninggal setelah mendapatkan perawatan yang optimal, sudah ventilator macem-macam. Tapi karena orangnya sudah tua, komorbid-nya banyak, dia meninggal,” kata Sudarsono di halaman Balai Kota Surabaya, Senin (29/6).

Sedangkan yang kedua adalah pasien yang tak bisa dirawat dengan optimal karena kondisi rumah sakit yang overload. Hal itu membuat rumah sakit tak mampu lagi menampung pasien. Akibatnya, sejumlah pasien pun meninggal dunia.

Mendengar pernyataan Sudarsono itu, Risma kemudian bersujud dan meminta maaf. “Saya memang goblok, saya tak pantas jadi wali kota,” ujar Risma.

Baca Juga  21 Pasien Positif Corona Surabaya Berhasil Sembuh

Adanya pengakuan Risma tersebut kemudian disikapi secara serius oleh Fraksi PKB di DPRD Surabaya. Fraksi PKB meminta agar Pemkot Surabaya melakukan evaluasi besar-besaran, terutama terhadap instansi Dinas Kesehatan.

Wakil Ketua Fraksi PKB Mahfudz langsung menyoroti kinerja Kepala Dinas Kesehatan dr Febria Rachmanita. Apalagi, menurut dia, Febria rangkap jabatan saat ini dengan juga menjadi plt direktur utama di RS Soewandhi.

“Menurut saya, seharusnya mundur dari salah satu jabatan tersebut. Supaya lebih fokus pada satu pekerjaan,” ujarnya.

Menurut Mahfudz, adanya rangkap jabatan ini membuat kinerja Febria  tak maksimal dan keteteran. “Mundur lebih elegan daripada dipecat,” tegasnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here