Digugat Lagi, Kewajiban Rapid Test Tetap Dinilai Menyusahkan

Surabaya – Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 memperpanjang masa berlaku surat keterangan hasil uji tes PCR dan rapid test menjadi 14 hari. Ketentuan ini kembali digugat lantaran dianggap merugikan calon penumpang transportasi, penggugat meminta ketentuan tersebut dihapuskan.

“Meski sudah diubah dari berlaku 3 hari menjadi 14 hari tetap menyusahkan penumpang. Kita menuntut dihapus kewajiban rapid test bukan diubah masa berlakunya,” kata pemohon uji materiil, Muhammad Sholeh, dalam keterangannya, Selasa (29/6/2020).

Baca juga:2 Hakim Agung yang Sama Kembali Adili Gugatan Kenaikan Iuran BPJS

Sebelumnya, Sholeh telah mengajukan gugatan terkait Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 7 Tahun 2020 yang mengatur masa berlaku rapid test selama 3 hari. Namun, gugatan baru ini diajukan karena dia khawatir objek gugatannya sudah hilang setelah adanya aturan SE Gugus Tugas Nomor 9 Tahun 2020 yang memperpanjang masa berlaku rapid test menjadi 14 hari.

“Kalau ini tidak kita gugat lagi maka gugatan saya yang pertama itu menjadi gugur, sebab objek yang digugat sudah berubah,” ujarnya.

Sholeh menganggap kewajiban rapid test bagi calon penumpang pesawat terbang, kereta api, dan kapal laut menyulitkan penumpang yang hendak melakukan perjalanan ke luar kota. Selain itu, biaya rapid test dan tes PCR dianggap mahal, terutama bila harga tes rapid lebih mahal daripada harga tiket kapal laut.

“Tuntutan kita sejak awal itu dihapuskan sebab yang namanya rapid test itu bukan vaksin, rapid test itu hanya mendeteksi antibodi. Jadi tidak ada gunanya calon penumpang diberikan kewajiban rapid test justru itu menyusahkan para penumpang karena harus ke rumah sakit. Ke rumah sakit pagi, malam baru selesai penumpang tidak bisa berangkat ke Jakarta, nggak bisa berangkat ke mana baru besoknya bisa berangkat,” katanya.

Dia mencontohkan bagi calon penumpang kereta Surabaya-Madiun yang harga tiketnya Rp 50 ribu akan dirugikan dengan persyaratan rapid test tersebut. Sebab, harga rata-rata rapid test senilai Rp 300 ribu.

“Kapal laut juga begitu tiketnya jauh lebih murah dibandingkan harga rapid tes-nya. Jadi selama rapid test ini masih diberlakukan selama itulah kita gugat,” ujarnya.

Baca Juga  Doa Bersama Digelar Di Surabaya Untuk Cegah Corona

Tak hanya rapid test, ia juga meminta agar persyaratan tes PCR dihapuskan. Sebab, menurutnya, tidak ada jaminan seseorang tak akan terpapar COVID-19 selama di perjalanan meski memiliki hasil tes PCR negatif, terlebih hasil tes PCR baru keluar setelah 5 hari.

“PCR itu memang untuk mendeteksi seseorang apakah dia terinfeksi corona atau tidak tetapi harus dipahami PCR itu mahal. Paling murah Rp 2,5 juta kalau pemerintah misalnya mau yang membayari ya nggak apa-apa, tapi harus diingat PCR itu waktunya lama paling cepat 5 hari hasilnya bisa diketahui. Masa orang nggak bisa ke mana-mana selama 5 hari itu,” ujarnya.

Baca juga:Polda Metro Ungkap Jaringan Pengedar 11,8 Kilogram Sabu Asal Iran

Sholeh menilai tes suhu tubuh sudah tepat, yang mana melarang orang yang memiliki suhu tubuh di atas 38 derajat Celsius dilarang menaiki transportasi umum. Ia menyebut orang yang memiliki hasil rapid test nonreaktif akan tetap dilarang menaiki transportasi umum bila memiliki hasil rapid test. Ia menduga kebijakan tersebut justru menguntungkan rumah sakit.

“Sebenarnya yang paling bagus itu ya tes suhu, sebab di bandara, di stasiun itu orang yang mau masuk di tes suhu. Meskipun rapid test-nya kita bawa hasilnya nonreaktif, kalau hasil rapid test-nya di atas 38 toh juga nggak bisa masuk. Kenapa pemerintah, kenapa Gugus Tugas itu tidak menerapkan? Bisa cepat, tidak berbiaya tidak merugikan konsumen transportasi,” kata Sholeh.

“Kita curiga jangan-jangan kewajiban rapid test ini ada impact ada timbal balik ini dari rumah sakit dengan Gugus Tugas. Tapi ini kan sebatas kecurigaan,” sambungnya.

Sholeh menuturkan pihak tergugat dalam gugatan tersebut adalah Kepala BNPB selaku Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Adapun ketentuan yang dilakukan uji materiil adalah aturan perubahan kewajiban rapid test bagi penumpang transportasi umum sebagaimana diatur dalam Ketentuan huruf F. ayat (2) huruf b angka 2 Surat Edaran No 9 Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.

Aturan ini dianggap bertentangan dengan lampiran BAB III angka 6 c dan angka 7 c Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Selain itu surat edaran Gugus Tugas nomor 9 tersebut juga dinilai bertentangan dengan Permenhub Nomor 41 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Baca Juga  Kasus Positif Virus Corona Ditemukan Di Indonesia

Sholeh mengatakan dalam berkas gugatannya, mempersoalkan wewenang Gugus Tugas yang mengatur terkait kriteria dan persyaratan perjalanan orang dalam masa pandemi COVID-19. Menurutnya, yang harusnya mengatur terkait persyaratan calon penumpang transportasi adalah Kementerian Perhubungan.

“Gugus Tugas di dalam gugatan kita sudah disampaikan nggak punya kewenangan dia ngatur masyarakat. Dia itu tim adhoc yang dibentuk oleh Kepres Nomor 7, Kepres Nomor 9 itu tentang Gugus Tugas kerjanya cuma mengarahkan. Kalau ada orang mati baru dia umumkan hari ini positif COVID-19 sekian, sekian tapi bukan ngatur masyarakat umum,” ungkapnya.

Menurutnya, SE Gugus Tugas Nomor 9 tersebut bertentangan dengan Permenhub Nomor 41 Tahun 2020 karena di dalam Permenhub itu hanya mengatur agar penumpang memakai masker dan menjaga jarak. Ia menilai mestinya surat edaran itu ditujukan dari Gugus Tugas kepada Kemenhub agar Kemenhub yang mengatur terkait persyaratan orang berpergian di masa pandemi COVID-19.

“Ya karena Permenhub tidak mewajibkan rapid test hanya pakai masker, physical distancing, jaga jarak. Keputusan Menteri Kesehatan juga begitu tidak ada kewajiban calon penumpang itu rapid test, PCR nggak ada,” ujarnya.

Sebelumnya, Sholeh telah mengajukan gugatan terkait ketentuan rapid test bagi calon penumpang transportasi umum yang termuat dalam Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 digugat ke Mahkamah Agung. Pemohon menilai kebijakan tersebut diskriminatif dan cenderung merugikan calon penumpang transportasi umum.

“Kewajiban rapid test ini sangat menyusahkan penumpang pesawat terbang, kereta api, dan kapal laut. Rapid banyak dikeluhkan penumpang,” kata pemohon Muhammad Sholeh, dalam keterangannya, Jumat (26/6).

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here