Pemkot Surabaya Siap Gelontorkan Dana Hingga 800 Milliar

Surabaya – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengalokasikan anggaran mencapai Rp 819 miliar untuk menangani COVID-19. Tak ayal, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini beserta jajaran Pemkot Surabaya selalu all out menangani pandemi di Kota Pahlawan.

Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Kota Surabaya sekaligus Sekretaris Daerah Kota Surabaya, Hendro Gunawan mengatakan anggaran yang ada akan difokuskan pada dua sektor, yakni Jaring Pengaman Sosial dan sektor kesehatan.

“Anggaran ini untuk penanganan COVID-19 hingga Juli 2020, sehinggaanggaran ini sudah ada yang terealisasi dan untuk Bulan Juli sudah siap direalisasikan,” ujar Hendro dalam keterangan tertulis, Senin (13/7/2020).

Menurut Hendro, anggaran senilai Rp 819.521.262.040 ini berasal dari berbagai sumber, yakni APBN senilai Rp 552.862.025.000, APBD Provinsi senilai Rp 49.657.000.000, APBD Surabaya senilai Rp 136.246.514.992, dana CSR hingga 30 Juni 2020 senilai Rp 60.160.162.048, ditambah pelayanan mobil BIN dan BPNPB berupa rapid test dan swab test setara dengan Rp 20.595.560.000.

“Anggaran ini tidak menutup kemungkinan akan bertambah jika sampai Bulan Juli pandemi ini belum selesai,” kata Hendro.

Hendro memastikan anggaran ini tersalurkan melalui beberapa program. Khusus untuk Jaring Pengaman Sosial, Pemkot Surabaya mendapatkan bantuan dari APBN berupa Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 43.499 keluarga tidak mampu yang didalamnya terdapat ibu hamil, lansia, anak sekolah, dan/atau disabilitas. PKH ini diberikan bertahap per triwulan sejak Januari-Desember 2020.

Selain itu, ada pula program sembako dari Kemensos (Bantuan Pangan Non Tunai/BPNT) untuk 111.961 keluarga tidak mampu dengan nominal Rp 150 ribu per bulan yang disalurkan pada Januari-Februari 2020. Lalu pada Maret hingga seterusnya, nominal BPNT yang disalurkan meningkat menjadi Rp 200 ribu per bulan. Masih ada juga Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk 166.394 keluarga sebesar Rp 600 ribu per bulan.

Baca Juga  Surabaya Bakal Punya SMA Swasta Gratis

“Pemkot juga mendapatkan bantuan dari Presiden berupa sembako yang diberikan kepada 10 ribu keluarga, yang nilainya setara dengan Rp 1.595.000.000,” jelas Hendro.

Sedangkan bantuan dari APBD Provinsi disalurkan berupa top up program BNPT untuk 93.673 keluarga sebesar Rp 100 ribu per bulan. Kemudian ada pula Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk 38.198 keluarga sebesar Rp 200 ribu per bulan. Bahkan, Pemkot Surabaya juga mendapat bantuan dari CSR berupa sembako sebanyak 108.170 paket.

“Jadi, total anggaran dari sektor jaring pengaman sosial sampai dengan rencana Bulan Juli sebesar Rp 577.090.962.405,” paparnya.

Khusus sektor kesehatan, Pemkot Surabaya mendapat bantuan dari APBN dan APBD Provinsi berupa alat pelindung diri seperti baju hazmat dan masker N95. Sementara dari APBD Surabaya, Pemkot Surabaya sudah menganggarkan Rp 136.246.514.992 dan telah merealisasikan Rp 52.992.170.639 hingga Bulan Juni.

Pada Juli ini, lanjutnya, rencananya dana sebesar Rp 83.254.344.353 akan direalisasikan untuk biaya pelayanan kesehatan bagi pasien COVID-19, obat, sarana kesehatan, penyediaan rumah isolasi dan sarana prasarananya, thermo gun, disinfektan, kelengkapan pelindung diri berupa baju hazmat, kacamata google, masker, bilik sterilisasi, dan pengadaan wastafel.

Disamping itu, Pemkot Surabaya juga menerima bantuan dari CSR dalam bidang kesehatan seperti alat rapid test, swab test, dan berbagai alat kesehatan lainnya. Ada juga bantuan pelayanan rapid test kepada 34.876 orang dan swab test kepada 8.731 orang yang dilakukan oleh mobil BIN dan BPNPB pusat.

Baca Juga  Wali Kota Risma: Anak Muda Butuh Lebih Banyak Agenda Positif

“Jadi, total anggaran dari sektor kesehatan, baik yang preventif maupun kuratif sampai dengan rencana Bulan Juli sebesar Rp 242.430.299.635,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Kota Surabaya Rachmad Basari memastikan semua bantuan CSR dari masyarakat akan langsung dimasukkan datanya ke aplikasi internal inspektorat agar dirinya bisa mengetahui ketersediaan bantuan tersebut secara update. Hingga 30 Juni 2020, total nilai bantuan tersebut yang telah dikapitalisasikan sebesar Rp 60.160.162.048.

“Bantuan dari CSR ini rutin kita publikasikan di website surabaya.go.id dan selalu kami laporkan kepada DPRD Surabaya,” ujar Basari.

Basari juga memastikan proses penganggaran hingga realisasi anggaran penanganan COVID-19 selalu dimonitor atau didampingi oleh jajaran kejaksaan, kepolisian, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur, serta inspektorat untuk memastikan tidak adanya penyalahgunaan anggaran.

“Dan Alhamdulillah hingga saat ini lancar semuanya tanpa kendala,” imbuhnya.

Di sisi lain, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya Yusron Sumartono memastikan anggaran penanganan COVID-19 di Kota Surabaya telah disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Pengalokasiannya sudah sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 serta Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2020 tentang refocusing dan realisasi anggaran dalam rangka percepatan penanganan COVID-19.

“Jadi, tidak ada prosentase atau batas minimal anggaran yang harus digunakan untuk penanganan COVID-19 ini. Dan Alhamdulillah di Surabaya bantuan dari CSR sangat banyak, sehingga tentu sangat membantu kami,” jelasnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here