Pemberlakuan Jam Malam Di Surabaya Mungkin Akan Segera Dicabut

Surabaya – Peraturan Wali Kota (Perwali) nomor 33 tahun 2020 mendapat sorotan dari sejumlah pihak khususnya pekerja seni dan juga pengusaha hiburan malam. Mereka mengadu ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Surabaya agar adanya revisi Perwali nomor 33 tahun 2020.

Adanya desakan untuk revisi Perwali nomor 33 tahun 2020, mendapat respon dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Perlindungan Masyarakat Surabaya, Irvan Widyanto mengatakan tak menutup kemungkinan adanya revisi Perwali 33 tahun 2020. Termasuk, untuk mencabut pemberlakuan jam malam di wilayah Surabaya.

“Lihat situasi terakhir pandemi (Covid-19). Tapi Perwali memang akan direvisi,” ujarnya saat ditemui di Kantor Satpol PP Surabaya, Selasa, 28 Juli 2020.

Irvan mengaku pihaknya juga tidak menutup kemungkinan untuk adanya diskusi antara Pemkot dan DPRD Surabaya terkait revisi Perwali. Intinya, kata Irvan, semua pihak diminta bersabar di tengah pandemi Covid-19.

“Mohon teman-teman bersabar, karena ini memang untuk kesehatan dan keselamatan masyarakat,” tutur Irvan.

Sementara itu, sepuluh kecamatan di Kota Surabaya bakal menjadi role model dalam upaya memaksimalkan fungsi dari Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo. Ini merupakan bentuk kepedulian dari elemen masyarakat dalam rangka mendukung Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk memutus mata rantai Covid-19.

Baca Juga  Wacana PSBB Surabaya Muncul Lagi

Irvan mengatakan bahwa ada keinginan dan inisiatif dari beberapa elemen masyarakat, akademisi, pakar, dan diinisiasi pula oleh Polrestabes Surabaya dalam upaya memaksimalkan fungsi Kampung Tangguh. Untuk itu, pihaknya melakukan diskusi bersama.

“Kita coba dengan 10 kecamatan yang tadi kita undang itu. Diharapkan nanti dilakukan pendampingan di 10 kecamatan ini dan kemudian membuat sebuah konsep bagaimana caranya memutus mata rantai itu berupa pencegahan dan mitigasinya,” kata Irvan.

Irvan menyatakan saat ini pihaknya bersama akademisi dan pakar sedang mematangkan konsep bagaimana pendampingan yang akan diterapkan di Kampung Tangguh tersebut. Namun demikian, konsep yang diterapkan itu tak jauh dari upaya pencegahan, perlindungan dan mitigasi.

“Ini menjadi role model bagi 21 kecamatan yang lain nantinya,” ujar Irvan.

Irvan juga mencontohkan, selama ini para camat bersama tenaga kesehatan di Puskesmas diminta mendata ibu hamil hingga warga mempunyai penyakit komorbid. Sebab, di masa pandemi Covid-19, orang-orang tersebut sangat rentan tertular oleh virus.

Maka dari itu, Pemkot Surabaya melakukan pendataan agar dapat memberikan pendampingan lebih kepada mereka sebagai upaya melindungi dari Covid-19.

Baca Juga  Kota Surabaya Punya 457 Fasilitas Olah Raga

“Nanti semua (kecamatan), hanya saja awal ini pendampingan dilakukan di 10 kecamatan sehingga nanti menjadi role modelnya di kecamatan yang lain,” ucap Irvan.

Sementara itu, Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya, Komisaris Besar Jhonny Edison Isir menyambut baik dan mendukung penuh rencana penguatan Kampung Tangguh melalui pendampingan yang dilakukan oleh akademisi, pakar dan elemen masyarakat.

Menurutnya, hal ini sebagai upaya pencegahan dan melawan Covid-19 berbasis komunitas.  “Kami berkolaborasi dengan semua kawan-kawan termasuk jejaring relawan juga,” kata Isir.

Rencananya 10 kecamatan dengan kasus tertinggi di Surabaya bakal dilakukan pendampingan untuk memaksimalkan fungsi Kampung Tangguh. Namun begitu, Isir memastikan bahwa wilayah kecamatan lain tetap menjadi perhatian baginya.

Apalagi, wilayah kelurahan yang sudah berstatus zona hijau itu jangan sampai ada kasus lagi.

“Jadi prioritas utama yang dia penyebarannya tinggi ada 10 kecamatan. Tapi ada juga wilayah-wilayah lain yang wilayah kelurahan sudah hijau itu kita jaga jangan sampai kemudian dia ada pasien yang ODP (Orang dalam Pemantauan), PDP (Pasien Dalam Pengawasan), bahkan positif Covid-19,” ujarnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here