Data Penerima Bantuan Di Surabaya Disebut Belum Menyeluruh

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya Reni Astuti  menemukan masih banyak warga terdampak covid-19 yang belum didaftar untuk menerima bantuan. Padahal, mereka juga kurang mampu dan membutuhkan bantuan. Bagi Reni, hal tersebut menjadi penanda bahwa pencatatan penerima bantuan kurang efektif dari Pemkot.

“Agar bisa dideteksi secara menyeluruh, semua harus proaktif, termasuk dari kelurahan. RT atau RW bisa melaporkan siapa warga yang belum menerima bantuan,” ungkap Reni Astuti Minggu (9/8/2020).

Salah satu saran dari Reni adalah membuka database MBR online. Sehingga warga bisa melihat secara langsung siapa yang ada di list penerima. Tentu saja, RT atau RW bisa mengecek dengan mudah warganya yang belum tersentuh bantuan.

Jika sudah dideteksi secara menyeluruh, Pemkot harus memastikan stok bantuan terus ada. “Jangan sampai list penerima bantuan terus jalan, tapi Pemkot sudah tak ada stok sembako yang bisa disalurkan. Pandemi masih belum usai, masyarakat masih terus memerlukan bantuan,” ungkap Reni.

Reni mengatakan dirinya sempat bertandang ke RT 9 Kelurahan Perak Baru. Disana, ia menanyai warga tentang bantuan sembako yang mereka dapat. Terdapat setidaknya 400 keluarga yang terdaftar sebagai Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Sebanyak 300 warga diantaranya mendapatkan Bantuan Sosial Tunai (BST) dan sisanya terdaftar sebagai penerima bantuan sembako dari Pemkot Surabaya. “Saya sempat membagikan sembako kepada warga dari dana pribadi. Meskipun tak terlalu banyak, semoga bisa meringankan mereka,” ujarnya.

Jumlah bantuan juga menjadi hal yang harus diperhatikan. Beberapa kali Reni menemui warga yang mengeluh karena jumlah bantuannya kecil. Padahal, warga lain dengan penghasilan lebih tinggi malah mendapat bantuan yang cukup banyak. Kepada Pemerintah Kota Surabaya dan Dinas Sosial Kota Surabaya, Reni berharap bisa dilakukan kroscek data penerima bantuan agar bisa disalurkan dengan merata.

Reni juga mengimbau pada Pemkot  Surabaya untuk memperhatikan realisasi bantuan. Baik yang bersumber dari pemerintah pusat atau kementerian sosial berupa BST, bantuan presiden, dan bantuan sembako. Ada pula dari pemerintah provinsi yakni bantuan langsung tunai provinsi dan top up bantuan sembako. Serta, dari lembaga atau perusahaan swasta. “Semua bantuan harus direalisasikan dengan tepat dan bertahap. Sehingga seluruh warga penerima bantuan bisa merasakan manfaatnya. Jangan sampai kuota masih banyak tapi realisasinya baru sedikit,” imbuh Reni.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here