Senin, KIPP Jatim Laporkan Bawaslu Surabaya Ke DKPP

Surabaya – Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jatim menyoroti netralitas Bawaslu di Pilkada Surabaya 2020. KIPP bahkan menyatakan mosi tidak percaya dan akan melaporkan pada DKPP.

“Kami akan melaporkan Bawaslu ke DKPP terkait dugaan pelanggaran etik profesi sebagai penyelenggara Pemilu karena tidak sesuai dengan tata cara, prosedur, mekanisme,” kata Ketua KIPP Jatim, Novli Bernado Thyssen, Jumat (16/10/2020).

Mosi tidak percaya itu, dilatar belakangi oleh keputusan Bawaslu terkait laporan KIPP perihal aktivitas politik Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

Yakni, penggunaan fasilitas Taman Harmoni milik Pemkot Surabaya saat menggelar deklarasi pasangan calon tertentu.

Selain itu, aktifitas politik Risma dianggap juga melanggar etik.”Seharusnya Bawaslu bisa mengecek ke Gubernur ada tidak izin cuti saat itu. Karena itu digelar pada hari aktif. Tapi tidak dilakukan,” tegas dia.

Baca Juga  Undangan Makan Siang Bersama Risma Terancam Dibubarkan

Seharusnya berdasarkan pelanggaran tersebut terhitung tujuh hari setelah agenda, penelurusan dilakukan. Bahkan pihak KIPP yang telah melayangkan aduan tersebut justru mendapat hasil tidak memuaskan.

Apalagi, Bawaslu seolah menutupi pertimbangan apa yang digunakan sehingga tak menganggap temuan itu sebagai sebuah pelanggaran.

“Harusnya dijelaskan, pertimbangan hukumnya apa. Ini tidak ada, kan ngawur!,” kata Novli.

Kemudian, dia mengatakan pihaknya meminta Bawaslu Jatim serta Bawaslu pusat untuk melakukan supervisi pada Bawaslu Kota Surabaya. Evaluasi kinerja.

Baca Juga  Undangan Makan Siang Bersama Risma Terancam Dibubarkan

“Kampanye masih satu setengah bulan. Jangan sampai jadi blunder dan mencederai proses Pemilu karena tidak netral. Berbahaya,” ujarnya.

“Kami mengingatkan Bawaslu untuk responsif melakukan pengawasan dugaan pelanggaran, tidak menunggu laporan,” tambahnya.

Terpisah, Komisioner Divisi Hukum, Data dan Informasi Bawaslu Kota Surabaya Yaqub Baliyya mengatakan, pihaknya sudah bekerja sesuai dengan ketentuan. Namun, jika ingin melaporkan Bawaslu, dia tak mempersoalkan.

“Kalau memang tidak netral, dan ada buktinya, silakan dilaporkan ke DKPP. Itu hak setiap warga negara, kalau memang merasa kita dianggap tidak netral. DKPP akan menilai. Kalau Bawaslu sudah berjalan sesuai prosedur,” ujarnya dikonfirmasi terpisah.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here