KIPP Jatim Laporkan Wali Kota Risma Ke Mendagri

Surabaya – Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Provinsi Jawa Timur melaporkan Walikota Surabaya Tri Rismaharini ke Menteri Dalam Negeri terkait pelanggaran etik profesi penyalahgunaan fasilitas negara yang bersumber dari APBD untuk kepentingan kampanye salah satu calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya 2020.

Menurut Ketua KIPP Jatim Novly Thyssen, pihaknya menemukan beberapa pelanggaran Walikota Surabaya Tri Rismaharini dan menjadi bahan laporan

. “Bahwa berdasarkan hasil pemantauan KIPP, pada tanggal 2 September 2020 telah terjadi kegiatan politik pemberian rekomendasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kepada pasangan bakal calon walikota dan wakil walikota Surabaya 2020 atas nama Eri Cahyadi dan Armuji. Kegiatan penyerahan rekomendasi tersebut dilaksanakan di Taman Harmoni, yang merupakan fasilitas milik Pemerintah Kota Surabaya,” ujarnya.

“Pelaksanaan kegiatan politik pemberian rekomendasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kepada pasangan bakal calon walikota dan wakil walikota Surabaya 2020 atas nama Eri Cahyadi dan Armuji di Taman Harmoni pada hari rabu tanggal 2 September 2020 tersebut diketahui merupakan hari kerja aktif dalam kalender juga dihadiri oleh Walikota Surabaya Tri Rismaharini. Kehadiran Walikota Surabaya Tri Rismaharini dalam kegiatan tersebut mengatasnamakan pengurus DPP Partai PDI Perjuangan tidak dapat dibenarkan karna berlangsung di hari kerja aktif sebagai Walikota Surabaya,” lanjut Novly.

Berdasarkan surat permintaan informasi KIPP kepada Gubenur perihal keterangan ijin cuti kampanye Walikota Surabaya dalam mengikuti kegiatan politik penyerahan rekomendasi partai kepada bakal pasangan calon yang berlangsung di hari kerja tersebut, KIPP menyebut juga diketahui bahwa jawaban dari Gubernur Jawa Timur menerangkan tidak ada ijin cuti kerja yang diajukan oleh Walikota Surabaya kepada Gubernur Jawa Timur pada tanggal 2 September 2020. “Keterangan ini sebagaimana termuat dalam surat Pemerintah Provinsi Jawa Timur nomor 131/17381/011.2/2020,” bebernya.

“Bahwa tindakan/perbuatan Walikota Surabaya dalam mengikuti kegiatan penyerahan rekomendasi partai kepada pasangan bakal calon walikota dan wakil walikota Surabaya 2020 atas nama Eri Cahyadi dan Armuji di Taman Harmoni tersebut patut diduga melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengunduran Diri Dalam Pencalonan Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD, Presiden, dan Wakil Presiden, serta Cuti Dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 273/487/SJ tahun 2020 tentang tata cara mekanisme dalam pengajuan ijin cuti kerja untuk mengikuti kegiatan kampanye politik,” tambah Novly.

Baca Juga  Aksi Bela Risma Di Surabaya Jadi Sorotan

Kebijakan Walikota Surabaya Tri Rismaharini memfasilitasi Taman Harmoni yang merupakan aset Pemerintah Kota Surabaya untuk kegiatan kampanye menurut Novly juga telah menyalahi aturan pasal 71 ayat 3 Undang undang nomor 10 tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. “Pasal itu berbunyi jika Kepala Daerah dilarang mengunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih,” urai Novly.

“Bahwa tindakan/perbuatan Walikota Surabaya Tri Rismaharini dalam mengikuti kegiatan penyerahan rekomendasi partai kepada pasangan bakal calon walikota dan wakil walikota Surabaya 2020 atas nama Eri Cahyadi dan Armuji serta memfasilitasi pengunaan Taman Harmoni yang merupakan fasilitas milik Pemerintah Kota Surabaya untuk kegiatan politik tersebut patut diduga melanggar pasal 76 ayat 1a undang undang nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatakan jika melarang Kepala Daerah membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan,” paparnya panjang lebar.

Kebijakan Walikota Surabaya Tri Rismaharini dalam memfasilitasi Taman Harmoni yang merupakan aset Pemerintah Kota Surabaya untuk kegiatan politik menurut KIPP Jatim juga sangat kontradiktif dengan kebijakan Risma ketika menindak tegas dan memberikan saksi kepada para pelaku perusakan Taman Bungkul Surabaya. “Sikap Risma merupakan bentuk arogansi sebagai kepala daerah yang tidak berorientasi kepada kepentingan masyarakat Surabaya,” cetusnya.

Baca Juga  Jelang Pilwali Surabaya, Dispendukcapil Surati 70 Ribu Lebih Warga

“Kebijakan Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) Kota Surabaya yang bernama Anna Fajriatin dalam memberikan bantuan penerangan jalan LED kepada masyarakat di tiga daerah wilayah di Kota Surabaya, wilayah Asem Rowo, Menur, Bangunrejo dalam masa kampanyen juga menjadi temuan. Hal ini dibuktikan dengan dokumen screen shot antara calon Wakil Walikota Surabaya Armuji dengan seorang warga RW 3 Kelurahan Asem Rowo patut diduga ada dugaan terstruktur, sistematis, dan masif penyalahgunaan APBD untuk kepentingan kampanye pemenangan Pasangan calon Eri Cahyadi dan Armuji. Patut diduga pemberian bantuan penerangan LED oleh kepala dinas DKRTH kepada masyarakat Surabaya tidak melalui tata cara, mekanisme, prosedur aturan pengajuan bantuan, tidak berdasarkan kajian analisis orientasi kebutuhan yang berbasis anggaran. Dan tentunya pemberian LED dari dana APBD tersebut tentunya patut diduga diketahui dan mendapat persetujuan oleh Tri Rismaharini selaku Walikota Surabaya. Kebijakan tersebut melanggar undang undang 10 tahun 2016 pasal 71 ayat 1 yang mengatakan jika pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon,” tegas Novly.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jawa Timur melaporkan Walikota Surabaya Tri Rismaharini ke Menteri Dalam Negeri untuk segera diperiksa dan diproses pelanggarannya. “Serta untuk diberikan sanski administrasi sesuai dengan aturan perundang undangan yang berlaku demi iklim demokrasi pemilihan walikota Surabaya yang lebih baik,” pungkas Novly.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here