Surabaya – Pernyataan Kepala BPB-Linmas Kota Surabaya Irvan Widyanto melalui pesan singkat Whaatshapp menghimbau camat dan lurah se-kota surabaya untuk memasang baliho pembelaan Walikota Surabaya Tri Rismaharini disebut Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) dapat dikatakan provokatif dan bentuk mobilisasi camat dan lurah masuk dalam politik praktis.

Ketua KIPP Jatim Novli Thyssen mengatakan jika imbauan Irvan kepada camat dan lurah tersebut adalah bukti penyalahgunaan kewenangan dan jabatan secara terstruktur, sistematis dan masif untuk membentuk opini publik dan mencari simpati pemilih warga Surabaya.

“Harusnya Irvan lebih bijak menanggapi persoalan tersebut, banyak kran upaya hukum yang bisa ditempuh untuk menyelesaikan permasalah tersebut. Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) menyayangkan sikap Irvan yang sewenang wenang memanfaatkan posisi jabatannya. Jangan sampai lalu kemudian perintah Irvan kepada camat dan lurah se kota surabaya memasang baliho mengunakan APBD Kota Surabaya untuk kepentingan politik Irvan,” ujar Novli, Sabtu 28/11/2020.

Baca Juga  KIPP Jatim Bakal Buat Laporan Ke Polisi-PTUN Soal Pilwali Surabaya

KIPP menghimbau warga surabaya untuk memantau gerak gerik politik Irvan agar tidak keluar dari jalur sebagai birokrat yang melayani masyarakat Surabaya. “Tidak seharusnya Kepala Bakesbangpol terlibat dalam politik praktis. Dalam iklim demokrasi banyak cara untuk mengkritik sebuah pemerintahan dan itu wajar sebagai evaluasi kinerja pemerintahan yang mungkin dirasa masyarakat Surabaya masih jauh dari harapan sebagaimana janji kampanye politik saat Tri Rismaharini maju sebagai calon walikota Surabaya 2015,” tegas Novli.

Baca Juga  KIPP Jatim Bakal Buat Laporan Ke Polisi-PTUN Soal Pilwali Surabaya

KIPP pun mengingatkan Irvan untuk tidak intervensi aktif masuk dalam kegiatan politik praktif, Irvan harus sesuai dengan tupoksinya dalam melayani warga surabaya. “Jika Irvan ingin berpolitik praktis mundur dulu dari jabatan Kepala Bakesbangpol Kota Surabaya. Terhadap tindakan Irvan adalah bentuk bagaimana oligarki birokrasi dapat mengintimidasi jajarah birokrasi di bawah strukturnya untuk mengikuti kehendak politik pribadi. Ini sangat berbahaya bagi iklim demokrasi terkhusus netralitas Aparatur Sipil Negara dalam hajatan elektoral Pilwali Surabaya 2020. KIPP akan tindak tegas para Camat dan Lurah yang coba coba mengikuti instruksi Irvan memasang baliho provokatif dan tidak segan melaporkan ke Komisi ASN,” pungkas Novli.

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here