Surabaya – Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Iman Prihandono memberikan tanggapan mengenai Perpres No. 14 Tahun 2021, tentang Pelaksanaan Vaksinasi yang mengancam rakyat tidak mendapat bantuan sosial apabila menolak vaksin Covid-19. Iman berpendapat bahwasanya pada prinsip dasar Perpres Jokowi, sah-sah saja untuk memuat sanksi administratif bagi yang menolak untuk divaksin.

“Melihat dari kacamata hak asasi manusia, vaksin sejatinya ditujukan untuk melindungi hak atas kesehatan dari masyarakat luas. Maka dari itu, negara diperkenankan untuk melakukan pembatasan yang memungkinkan, agar tujuan perlindungan hak kesehatan ini dapat berjalan,” ujar Iman saat dikonfirmasi, Kamis (18/2/2021).

Saat disinggung mengenai bertolak belakangnya dengan pernyataan WHO, yang menyatakan bahwa siapapun berhak menolak, Iman mengungkapkan bahwa dari tata aturan perundang-undangan sudah tepat dituangkan dalam instrumen Perpres. Pasalnya, Perpres ini sendiri merupakan instrumen presiden untuk menjalankan undang-undang, peraturan pemerintah dan untuk menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.

“Jadi menurut saya Perpres ini sebenarnya tidak menghilangkan hak untuk menolak, namun untuk memastikan perlindungan hak yang lebih luas, serta menyelesaikan masalah penyebaran virus. Maka dari itu, pemerintah memberikan batasan-batasan administratif tertentu bagi yang menolak,” ungkapnya.

Baca Juga  Dinkes: Belum Ada Laporan Mutasi SARSCoV-2 di Surabaya

Ia menambahkan, batasan berbentuk sanksi administratif ini berbeda dengan sanksi pindana yang bersifat menghukum. Apabila yang digunakan oleh Perpres merupakan sanksi pidana, barulah ini yang disebut menghalangi hak warga negara untuk menolak.

“Perpres ini sifatnya adalah administratif rules, bukan ditujukan untuk merancang hukum baru. Keberlakuannya pun juga dinamis, bergantung pada kebutuhan permasalahan yang harus diselesaikan di masyarakat,” kata Iman.

Sementara itu, Pakar Kesehatan UNAIR Prof Nidam menyatakan program dengan sanksi serupa pernah dilakukan, yaitu program Keluarga Berencana dengan tujuan untuk membatasi kelahiran.

“Tapi pada waktu itu masyarakat boleh memilih, KB-nya dilakukan dengan IUD, pil atau dengan operasi. Pada saat itu juga masyarakat sudah diedukasi dengan maksimal sehingga apapun pilihan yang diambil berdasarkan kesadaran yang baik,” paparnya.

Baca Juga  Dinkes: Belum Ada Laporan Mutasi SARSCoV-2 di Surabaya

Sedangkan untuk vaksinasi ini sendiri, lanjutnya, harus jelas vaksin mana yang dimaksud. Hal ini, lantaran di dunia saat ini tersedia macam-macam vaksin dengan berbagai platform yang berbeda. Dirinya juga menggaris bawahi bahwa pemerintah harus memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat soal perbedaan vaksin tersebut. Apalagi, Kadin bersama para pengusaha akan mengadakan vaksin secara mandiri selain vaksin yang ada selama ini.

“Sekali lagi perlu dilakukan edukasi terhadap vaksin yang saat ini digunakan, dengan vaksin-vaksin yang digunakan melalui jalur mandiri. Kalau vaksinasi yang sedang dilakukan negara saat ini lebih baik, kenapa jalur mandiri harus beda vaksinnya. Kalau vaksin mandiri kurang baik, kenapa diizinkan penggunaannya. Ini harus ada penjelasan biar masyarakat ga salah paham sama pemerintah, apalagi kesannya memaksakan vaksinasi dengan satu macam saja,” pungkas Nidam.

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here