Surabaya – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Surabaya mendapati sebanyak 78,9 persen produk pangan beredar menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah di Jawa Timur tanpa dilengkapi izin. Temuan itu merupakan hasil intensifikasi pengawasan pangan di Jatim pada 2021.

Kepala BBPOM Surabaya Rustyawati dalam keterangan tertulisnya menyatakan, intensifikasi dilakukan untuk melindungi kesehatan masyarakat dari peredaran produk pangan olahan yang tidak memenuhi ketentuan. Khususnya, selama Ramadan dan Idul Fitri 1442 Hijriah.

“Target diutamakan pada pangan olahan tanpa lzin edar (TIE), kedaluwarsa dan rusak (kemasan penyok, kaleng berkarat, dan lain-lain) pada sarana distribusi pangan (importir/distributor, toko, swalayan, supermarket, hypermarket, pasar tradisional, para pembuat dan/atau penjual parsel), serta pangan berbuka puasa atau takjil,” ungkap Rustyawati, Selasa (11/5/2021).

Rustyawati mengungkapkan, bahwa mendekati Lebaran cenderung ada peningkatan konsumsi pangan dan bervariasi. Hal tersebut, kerap dimanfaatkan pedagang dengan meningkatkan suplai bahan makanan.

“Tak jarang ditemukan bahan pangan yang disuplai tidak memenuhi standar pangan. Sehingga kami mengadakan intensifikasi pangan menjelang hari besar keagamaan,” ujarnya.

Menjelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri intensifikasi dilakukan setiap pekan sejak April hingga usai Idul Fitri 1442 H. Menurut Rustyawati, intensifikasi pemeriksaan produk pangan selama enam pekan itu mengalami peningkatan kepedulian pelaku usaha dibandingkan tahun lalu. Hasil intensifikasi pengawasan pangan sampai dengan 7 Mei, jumlah sarana distribusi pangan yang diperiksa sebanyak 23 sarana di tujuh kabupaten/kota yakni Surabaya, Pamekasan, Jombang, Gresik, Batu, Ponorogo, dan Lamongan. Hasilnya 14 sarana memenuhi ketentuan atau 61 persen dan sembilan sarana tidak memenuhi ketentuan atau 31 persen.

“Pada produk pangan di luar parsel, terdapat 109 produk atau 19 item tidak memenuhi ketentuan, dengan rincian produk tanpa izin edar sebanyak 86 produk atau 78,9 persen, rusak sebanyak 22 produk atau 20,2 persen dan kedaluwarsa satu produk atau 0,9 persen,” kata Rustyawati.

Jumlah temuan ini, lanjutnya, terbilang berkurang dibandingkan temuan tahun lalu. Itu menunjukkan kesadaran produsen dan pelaku usaha akan aturan pangan dan distribusi pangan. Selain itu, ia menambahkan bahwasanya produk tanpa izin edar biasanya karena kurang pemahaman produsen akan perlunya izin edar untuk produk pangan yang lebih dari tujuh hari.

“Izin edar penting karena menjadi tanda awal bahwa produknya sudah dilaporkan keberadaannya dan telah dilakukan evaluasi pemerintah bahwa produk aman,” paparnya.

Kendati demikian, untuk temuan produk impor dimusnahkan produknya karena tidak ada pabriknya di Indonesia. Sementara itu, produk dalam negeri, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dilakukan pembinaan agar lebih memahami produksi yang baik.

“Kadaluwarsa masih ada tapi sangat kecil, harapannya nanti pemilik ritel atau toko akan perlunya mengecek produk pangan untuk melihat kondisi produk,” pungkas Rustyawati.

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here