Surabaya – Ylbhi–Lbh Surabaya bersama dengan DPW-FSPMI Jawa Timur dan (KRPI) Jawa Timur melapor terkait dengan pelanggaran Tunjangan Hari Raya 2021 kepada Lembaga Bantuan Hukum Surabaya. Koordinator posko pengaduan THR LBH Surabaya Habibus Shalihin mengatakan, adapun dasar hukum tersebut adalah surat edaran Mentri ketenagakerjaan nomor M/6/Hk.04/IV/2021 tentang pelaksanaan pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2021 bagi Pekerja/buruh diperusahaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

“Temuan pelanggaran yang diadukan oleh oleh pengadu, rata-rata adalah perusahaan yang tersebar di beberapa kota/kabupaten di Jawa timur yaitu Surabaya, Gresik, Sidoarjo, dan Banyuwangi dalam aduanya banyak status pekerja tetap 53% dan karyawan kontrak 26%, karyawan outsourcing 14%, dan harian lepas 7%,” ungkap Habibus saat dikonfirmasi, Selasa (11/5/2021).

Habibus mengatakan, jumlah perusahaan yang diadukan yakni sebanyak 20 perusahaan yang tersebar di di beberapa kota/kabupaten di Jawa timur, yaitu Surabaya, Gresik, Sidoarjo, dan Banyuwangi dengan jumlah korban 3452 (Tiga Ribu Empat Ratus Lima Puluh Dua).

“Selain itu, terdapat beberapa temuan modus dilapangan yang pertama adalah Tunjangan Hari Raya Keagamaan tiidak dibayarkan. Kedua, THR Keagamaan tidak dibayar sesuai dengan ketentuan. Ketiga, THR Keagamaan dibayar terlambat, keempat yakni THR Keagamaan di cicil. Terakhir, THR Keagamaan diganti dengan bingkisan, berdasarkan keterangan pengadu sampai H-3 Lebaran belum menerim Tunjangan hari raya keagamaan (THR),” ujarnya.

Berdasarkan hal tersebut, Posko THR Jatim sedikitnya sudah memberikan rekomendasi kepada Dinas Ketenagakerjaan Jawa Timur agar dilakukan penindakan kepada 20 perusahaan itu.

“Ini karena pelanggaran yang banyak diadukan di posko pengaduan adalah keterlambatan pemberian THR dan/atau dicicil dan pekerja tidak diajak berunding yakni sampai H-3 lebaran yang mana tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku,” pungkas Habibus.

Dalam beberapa temuan diatas maka tim posko THR 2021 Jawa Timur merekomendasikan kepada Disnakertras Jawa Timur sebagai berikut:

1. Disnakertrans Jawa Timur wajib melakukan penegakan sanksi 5% kepada perusahaan yang terlambat membayar Tunjangan hari raya keagamaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Disnakertrans Jawa Timur wajib melakukan penegakan sanski administrasi kepada perussahaan yang tidak melakukan pembayaran THR sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Disnakertrans Jawa Timur wajib melakukan sanksi social kepada perusahaan yang tidak melakukan pembayaran THR dengan cara disiarkan melakui media cetak maupun elektronik.

4. Mendesak disnakertrans Jawa Timur segera mengeluarkan Nota Dinas tentang pelanggaran perusahaan yang tidak mematuhi peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2016 tentang tunjangan hari raya keagamaan bagi pekerja/buruh di perusahaan.

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here